Rabu, 17 February 2010

Adu Ahli dalam Pengujian UU Penodaan Agama

Ada yang menyatakan UU Penodaan Agama bertentangan dengan UUD 1945. Ada yang berpendapat UU Penodaan Agama justru melindungi kebebasan beragama.
ASh







Penerapan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama mengundang diskriminasi dan memicu ketegangan di tengah masyarakat, sehingga melukai rasa keadilan sekelompok orang, maka sudah selayaknya UU itu ditinjau ulang. Memenjarakan seseorang hanya karena menganut atau meyakini agama tertentu dan dianggap menyimpang, adalah tindakan keji yang bertentangan dengan konstitusi.

 

Pendapat itu disampaikan Lutfie Assyaukanie, Dosen Filsasat Kajian Keagamaan Universitas Paramadina, saat diperiksa sebagai ahli yang diajukan pemohon dalam sidang pengujian UU No. 1/PNPS/1965 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (17/2). Selain Lutfie, turut diperiksa pula saksi ahli dari pemerintah diantaranya Kabalitbang Diklat Kemenag Prof. Atho Mudzhar, dan Guru Besar Hukum Pidana UII Yogyakarta Mudzakkir.

 

Di hadapan majelis MK, wakil pemerintah selaku termohon, dan pihak terkait dari DDII, NU, MUI, Lutfie menuturkan iman dan keyakinan merupakan urusan setiap individu dimana negara tak dibenarkan ikut campur. “Persoalan utama dalam UU Penodaan Agama adalah negara/pemerintah terlalu ikut campur dalam urusan agama. Atas dasar apa negara melindungi agama tertentu dan mengabaikan atau mengkriminalisasi agama atau aliran lain?” kata Lutfie.  

 

Ia menyadari karena alasan realitas sejarah politik, negara terlanjur memiliki hubungan yang kompleks dalam persoalan ini. Namun, jika negara ikut campur menentukan mana agama yang salah atau benar bukanlah kewenangannya. Terlebih, dalam UUD 1945 tak melarang atau membatasi jumlah agama, aliran atau sekte.

 

Penjelasan UU Penodaan Agama, kata Lutfie, memberi ancaman penjara bagi pemeluk agama selain enam agama dan empat aliran kepercayaan yang diakui pemerintah. Menurutnya, aturan itu jelas bersifat diskriminatif dan menodai rasa keadilan. Sebab, setiap agama berhak memiliki pandangan tertentu tentang agama lain. Sama halnya, ketika MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap agama lain, Syiah menganggap pengikut Sunni sesat, Kristen menganggap Islam sesat atau sebaliknya.

 

Ia mengutip Pasal 1 UU Penodaan Agama yang melarang setiap orang menceritakan, menganjurkan, atau menafsirkan sesuatu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Ia tak abis berpikir alasan pembuat UU membuat klausul seperti itu. Pasalnya, seluruh sejarah agama adalah sejarah penafsiran. “Islam bermula dari ajaran yang sederhana, penafsiranlah yang membuatnya jadi 'kaya' dan kompleks dengan munculnya berbagai mazhab.”  

 

Pemeriksaan sejumlah ahli itu sehubungan dengan permohonan uji materil UU Penodaan Agama yang dilayangkan sejumlah aktivis kebebasan beragama yakni (Alm) Abdurrahman Wahid, Musdah Mulia, Dawan Rahardjo, dan Maman Imamnul Haq. Mereka meminta MK membatalkan ketentuan Pasal 1 hingga Pasal 4 UU Penodaan Agama yang dinilai berpotensi melanggar kebebasan beragama sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua