Jumat, 19 February 2010

Menanti Realisasi Rekomendasi DPR atas Penghilangan Paksa

Secara yuridis, tak ada sanksi yang bisa dijatuhkan ke Presiden kalau tidak menjalankan rekomendasi.
CR-7









Tuti Koto, keluarga korban penghilangan paksa aktivis tahun 19997/1998 sudah pasrah. Anaknya, Yani Afri adalah satu dari 13 orang yang belum diketahui rimbanya sampai sekarang. "Hidup atau mati anak saya, saya sudah pasrah sama yang kuasa," serunya.



Sudah tiga belas tahun Tuti bersama keluarga korban lainnya yang juga tergabung dalam Ikatan Orang Hilang (IKOHI), berjuang mencari keadilan. Namun, hingga saat ini masih belum terlihat ujung daripenantian mereka. Tuti sempat merasa senang ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM tentang adanya pelanggaran HAM berat dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus penghilangan paksa 1997/1998.



Hingga kini belum ada tanda-tanda pemerintah akan melaksanakan rekomendasi dari DPR yang disampaikan melalui surat tertanggal 20 September 2009 itu. Utomo, orang tua dari Petrus Bima Anugerah, sangat berharap pemerintah mau merealisasikan rekomendasi dari DPR. Baginya, yang jadi masalah bukanlah kompensasi materi. "Ganti rugi itu jauh dari harapan kami," tegasnya. Bagi Utomo yang penting adalah mencari keberadaan korban.



Harapan yang sama juga dikemukakan Payan Siahaan, orang tua dari Ucok Siahaan. Payan merasa harapan yang dia miliki menjadi luntur karena tidak adanya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah. Payan berharap, DPR sebagai pihak yang memberikan rekomendasi, bisa mendesak pemerintah untuk merealisasikan hasil rekomendasinya.



Harapan utama keluarga korban seperti Payan, Utomo dan Tuti adalah untuk mencari kejelasan nasib para korban. "Jika masih hidup kembalikanlah mereka. Jika sudah meninggal, tunjukkanlah kuburannya," imbuh Payan.

 

 








Rekomendasi DPR terkait penghilangan paksa aktivis 1997/1998


 


·         Merekomendasikan presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc;


·         Merekomendasikan presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 aktivis yang masih hilang;


·         Merekomendasikan pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang;


·         Merekomendasikan pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.


 



Penuntasan kasus penghilangan paksa aktivis 1997/1998 juga dianggap penting untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM yang serupa di kemudian hari. Mereka khawatir, apabila kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dituntaskan, maka tidak ada efek jera terhadap para pelaku, sehingga ada kemungkinan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia terus berlanjut. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Patra M. Zen, dan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, menyampaikan tanggapan mereka.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua