Rabu, 03 Maret 2010

Asosiasi Kurator Gelar Rapat Anggota

“Menjadi kurator bukan pekerjaan yang gampang, bagaimana bisa mengambil alih kepengurusan dan pengalihan aset banyak politisasi dan kriminalisasi, karena itu kurator harus memberikan pelayanan yang baik,” ujar Ricardo Simanjuntak, Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) periode 2006-2009.
Mon

AKPI menggelar rapat anggota tahunan untuk mengganti ketua baru organisasi yang beranggotakan 322 orang itu. Pemilihan ini dilakukan tiap tiga tahun sekali ini juga mengagendakan penggantian dewan kehormatan AKPI. Rapat digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (3/3).

 

Namun, dari jumlah anggota itu, baru 70 orang yang hadir. Ini tidak memenuhi korum berdasarkan Anggaran Dasar AKPI. Sesuai Pasal 32 ayat (1) Anggaran Dasar AKPI, rapat anggota minimal harus dihadiri 162 orang. Walhasil, rapat pun diskors untuk sementara waktu agar rapat memenuhi quorum.

 

Pada periode kepengurusan 2006-2009, kursi pimpinan AKPI diisi oleh Ricardo Simanjuntak. Sedangkan pimpinan dewan kehormatan diisi oleh Yan Apul. Anggota dewan ini diisi oleh empat orang yakni Soemarso, Eliana Tansah, Emmy Y. Ruru dan Jan Hoesada.

 

Sesuai dengan Kode Etik Profesi AKPI, Dewan kehormatan bertugas untuk memeriksa pengaduan yang diterima melalui pengurus asosiasi terhadap anggota AKPI dalam instansi pertama dan terakhir. Pengaduan itu dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, yakni kreditur, debitur, anggota AKPI dan pihak lain yang berkepentingan.

 

Ricardo mengharapkan AKPI bisa menjadi asosiasi yang kredibel dan bisa mewujudkan keadilan. “Menjadi kurator bukan pekerjaan yang gampang, bagaimana bisa mengambil alih kepengurusan dan pengalihan aset banyak politisasi dan kriminalisasi, karena itu kurator harus memberikan pelayanan yang baik,” ujar pengacara yang kembali mencalonkan diri sebagai ketua AKPI itu.

 

Dari hasil pengamatan, kata Ricardo, sejauh ini rata-rata per tahun kasus kepailitan berjumlah 50 sampai 60 kasus. Sementara, jumlah kurator enam kali lipat dibanding jumlah kasus. Hal itu menunjukan upaya kepailitan belum populer di Indonesia. Dibandingkan dengan Kanada, misalnya, dalam satu tahun kasus kepailitan mencapai 2.000 perkara. “Mungkin ke depan kita harus mensosialisasikan peran kurator,” kata Ricardo.

 

Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM, Sahludin, mengharapkan kurator yang ditunjuk melakukan pengurusan pemberesan harta pailit dapat menjalankan tugas dengan baik. “Karena bagian penyelenggara dibidang hukum untuk tercapainya keadilan di masyaraat. Jangan menyimpang dan berpegang pada kode etik organisasi,” ujar Sahludin.

 

Sejauh ini, kata Sahludin, Ditjen AHU banyak menerima pengaduan dari masyarakat terutama dari pihak yang telah dipailitkan. Aduan itu menjadi masukan agar Dirjen AHU lebih selektif dalam meloloskan pendaftaran kurator. Selain itu, aduan juga menjadi barometer untuk tidak memperpanjang masa jabatan kurator dan pengurus yang bermasalah.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua