Rabu, 07 April 2010

Sri Soemantri: ‘Saya Dulu Diejek Ketika Mengambil Program HTN’

 

Jauh sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan, tepatnya pada 1978 Sri sudah memikirkan hal itu. Melalui disertasi untuk meraih gelar doktor, Sri menulis tentang Persepsi terhadap prosedur: dan sistem perubahan konstitusi dalam batang-tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Belakangan disertasi itu dibuat menjadi buku dengan judul ‘Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi’.

 

Untuk perbaikan hukum tata negara Indonesia ke depan, Sri mengusulkan agar segera dilakukan amandemen UUD 1945 kelima. Namun, sebelum itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menciptakan grand design-nya terlebih dahulu. “Selama ini, MPR belum punya grand design dalam wacana amandemen UUD 1945,” kata Sri Soemantri kepada hukumonline saat ditemui di kediamannya di Bandung, (21/3) lalu.   

 

Di dunia akademis, kiprah Sri juga tak sebentar. Berpuluh-puluh tahun ia mengabdi sebagai dosen. Nama Sri memang tak bisa dilepaskan dari Universitas Padjadjaran, Bandung, yang telah memberikannya Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara.

 

Loyalitas Sri sebagai pengajar memang tak perlu diragukan. Di usianya yang cukup lanjut, ia masih menyempatkan diri bolak-balik ke sejumlah universitas di Jawa untuk mengajar. “Selama saya masih bisa bicara, bisa membaca, mengungkapkan pikiran, saya tidak akan menolak untuk mengajar,” ujarnya.

 

Saking dihormatinya Sri, mahasiswa di Fakultas Hukum Unpad bahkan telah menggelar Padjajaran Law Fair yang bertemakan penghargaan terhadap Sri selama dua tahun belakangan berturut-turut. Meski begitu, Sri tetap merendah. Ia mengaku tak mengetahui alasan mahasiswa mengabadikan namanya dalam acara tahunan FH Unpad itu.  

 








Nama Lengkap:


Prof. Dr. (Emeritus) H. R. Sri Soemantri M, S.H.


 


Tempat/Tanggal Lahir:


Tulungagung, 15 April 1926


 


Pendidikan:


Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan dilanjutkan ke Fakultas Hukum, Ekonomi dan Sosial Ekonomi dan Sosial Ekonomi Politik di UGM, cabang Surabaya (1950-1953);


Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UI di Jakarta (1953-1959);


Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjajaran Bandung (1959-1964);


Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Universitas Padjajaran di Bandung (2 Juli 1978).


 


Karya Tulis:


1. Sistem Dua Partai, 1968;


2. Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN, 1976;


3. Perbandungan (Antar) Hukum Tata Negara, 1981;


4. Masalah Alat-Alat Perlengkapan Negara, 1981;


5. Masalah Kedaulatan Rakyat berdasarkan UUD 1945, 1982.


 


Sumber: www.tokohindonesia.com

 

Diledek

Meski sangat berpengalaman di dunia akademis dan lembaga negara, siapa sangka Sri justru sempat dicibir teman-temannya ketika mengambil program HTN sebagai spesialisasinya. “Ngapain elu ambil Hukum Tata Negara di negara yang nggak ada tata-nya begini?” ujar Sri meniru ledekan teman-temannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua