Rabu, 07 April 2010

Sri Soemantri: ‘Saya Dulu Diejek Ketika Mengambil Program HTN’

 

Namun, ledekan itu tak menyurutkan langkah Sri. Ia tetap memilih karir di jalur hukum tata negara. Ia berkeyakinan, sarjana hukum yang menguasai bidang hukum tata negara akan tetap bisa mengaktualisasikan diri. “Karena tiap negara punya hukum tata negaranya masing-masing.”

 

Pernyataan Sri bukan isapan jempol. Selepas bertugas di Konstituante, ia diajak Utrecht –mantan anggota Konstituante berdarah Belanda-Ambon- menjadi asisten dosen di Universitas Padjadjaran. “Waktu itu saya baru sarjana muda, belum lulus sarjana. Tapi sudah berkeluarga. Akhirnya status kepegawaian saya diproses dan saya dibantu untuk mendapatkan gaji yang layak. Setelah itu saya menjadi asisten Pak Usep Ranawidjaja.”

 

Ketika sudah mengajar di Unpad, kebimbangan sempat menghinggapi Sri. Tak bisa dipungkiri, urusan kesejahteraan saat itu hampir menggoyahkan tekad Sri sebagai seorang akademisi. “Akhirnya saya minta tolong tiga hal ke Unpad. Pertama, dsediakan rumah. Kedua diberi kesempatan mencari penghasilan tambahan. Ketiga, kalau ada kesempatan saya minta dikirimkan tugas belajar keluar negeri. Eh, dikabulkan semua permintaan itu. Nah rumah yang ditempati ini adalah bekas rumah pak Mochtar Kusumaatmadja.”  

 

Sri masih ingat betul bagaimana mulanya ia menyukai hukum tata negara. Semua berawal ketika Sri mengikuti mata kuliah ilmu negara. Kala itu ia menghadapi ujian secara lisan. Dari sekian mahasiswa, hanya Sri yang bisa menjawab pertanyaan. Keberhasilan Sri menjawab pertanyaan disambut ekspresi kegembiraan sang dosen. “Sejak itu saya suka ilmu negara dan HTN. Tapi saya lupa waktu itu pertanyaannya tentang apa,” tutur Sri sambil terkekeh.

 

Jurusan -atau kini dikenal dengan Program Kekhususan- Hukum Tata Negara di hampir semua fakultas hukum memang jarang peminat. Berbeda dengan jurusan lain semisal hukum ekonomi, hukum internasional, atau hukum pidana. “Dari dulu seperti itu. Program HTN di tingkat S-1 (sarjana) sangat sedikit peminatnya,” kata Sri.

 

“Tapi anehnya di tingkat Pascasarjana, baik S-2 maupun S-3, peminatnya banyak sekali,” ujarnya. Di pascasarjana inilah, Sri mengenalkan sebuah mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi. “Ini dipakai di seluruh Indonesia.”

 

Mata kuliah ini memang hasil pemikiran Sri ketika belajar di negeri Belanda. Di negeri kincir angin itu, Sri melakukan perbandingan konstitusi di negara-negara lain. “Akhirnya, itu yang mendorong saya untuk melahirkan teori dan hukum konstitusi,” ujar penulis buku ‘Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN’ ini.

 

Di usianya yang makin menua, tekad Sri untuk mengabdikan diri pada dunia akademis tak sirna. “Selama saya masih bisa bicara, bisa membaca, bisa mengungkapkan pikiran, saya tidak menolak untuk mengajar. Tapi yang saya batasi adalah mengajar di luar jawa dengan alasan keterbatasan fisik saya,” pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua