Nasib seorang tersangka terkatung-katung. Harapannya untuk mendapat kepastian hukum harus tertunda. Pasalnya, berkas perkara terhadap dirinya yang disidik oleh kepolisian belum juga dinyatakan lengkap oleh jaksa. Berkas perkara itu dikembalikan oleh jaksa ke penyidik kepolisian agar dilengkapi lagi.
Episode ini kerap ditemukan dalam penanganan perkara pidana umum. Bolak-balik perkara pun kerap berlangsung antara polisi dan jaksa. Mantan Wakil Jaksa Agung Basrif Arief mengakui kebiasaan ini sering terjadi. “Ketika saya menjadi jaksa, baru tiga tahun KUHAP diterbitkan, ada sekitar 6000 berkas perkara yang saya kembalikan ke polres,” ungkapnya dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional, Rabu (14/4).
Basrif mengatakan, berdasarkan catatannya, sejak KUHAP diterbitkan pada 1981 sampai 2005 telah ada sekitar 110 ribu berkas yang dikembalikan oleh jaksa ke penyidik kepolisian. “Itu yang tercatat, belum lagi yang tidak tercatat,” tuturnya.
Meski mengakui persoalan ini bisa diselesaikan secara personal antara polisi dan jaksa, Basrif tak menampik bila KUHAP juga memiliki peran. Pasalnya, lanjut Basrif, ketika hukum acara masih mengacu kepada HIR (sebelum KUHAP dihentikan), persoalan ini tidak terlalu mencuat.
Basrif mengatakan, sesuai ketentuan HIR, jaksa bisa melakukan penyidikan tambahan bila ternyata berkas perkara yang dikirim oleh polisi kurang lengkap. “Kami bisa melakukan penyidikan tambahan dengan bantuan pihak kepolisian,” tuturnya.
Karenanya, Basrif menilai permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian serius dalam rancangan KUHAP yang baru. Kebiasaan bolak-balik perkara antara polisi dan jaksa harus bisa diselesaikan.