Senin, 19 April 2010

Meski Konstitusional, UU Penodaan Agama Perlu Disempurnakan

 

Tak Bulat

Putusan ini tak diambil secara bulat. Hakim Konstitusi Harjono menyatakan concurring opinion atau alasan berbeda dan Hakim Konstitusi Maria Farida menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Artinya, Harjono setuju dengan kesimpulan mayoritas hakim yang menolak permohonan dengan alasan yang berbeda, sedangkan Maria menolak kesimpulan mayoritas hakim.

 

Harjono menegaskan Pasal 1 UU Penodaan Agama yang ‘mendefinisikan’ penodaan agama memang rentan mengkriminalisasi orang yang memiliki keyakinan yang berbeda yang disampaikan di depan umum. Namun, ia juga menyadari MK tak mungkin mencabut pasal tersebut untuk menghindari kevakuman hukum. Apalagi, lanjutnya, fungsi MK sebagai negatif legislator tak memungkinkan MK mengubah isi pasal tersebut.

 

Maria Farida menyatakan adanya penyebutan agama-agama yang diakui oleh negara dalam UU tersebut sebagai bentuk masuknya pemerintah atau negara ke dalam ranah yang menyangkut eksistensi spiritual individu. Padahal, Pasal 28E UU Penodaan Agama menyatakan hak beragama adalah hak asasi manusia yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. “Saya berkesimpulan bahwa permohonan pemohon seharusnya dikabulkan,” sebutnya.

 

Kuasa Hukum Pemohon, Choirul Anam mengaku kecewa dengan putusan MK. “Kami menyayangkan MK telah menutup hatinya,” ujarnya lirih. Meski begitu, Anam mengaku perjuangan belum selesai. Menurutnya, masih terbuka kemungkinan untuk menguji kembali UU Penodaan Agama ini.

 

Bila sebelumnya mayoritas pemohon UU ini berasal dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ia akan mengajak penghayat kepercayaan untuk menjadi pemohon pengujian UU Penodaan Agama ini versi kedua. “Kami akan maju lagi dengan pemohon yang berbeda,” pungkasnya.     

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua