Rabu, 26 Mei 2010

Perlu Harmonisasi Peraturan Batas Usia Anak

Ini berkaitan dengan batas usia pertanggungjawaban pidana seorang anak.
Dny

Disharmoni peraturan perundangan-undangan berkaitan dengan anak cukup menghawatirkan. Anak bisa dirugikan akibat ketidakseragaman undang-undang, antara lain menyangkut batas usia anak. Penentuan batas usia anak seyogianya dibuat seragam karena berkaitan dengan batas usia pertanggungjawaban pidana si anak.

 

Berbicara saat peluncuran laporan Koalisi Pemantauan Hak Anak di Jakarta, Selasa (25/5), Ahmad Taufan Damanik, meminta para pemangku kepentingan mengharmonisasi peraturan mengenai batas usia anak. Penentuan itu penting karena seorang anak pada dasarnya tidak bisa dibebani pertangungjawaban pidana. “Merea harus dilihat sebagai korban, bukan pelaku,” kata Taufan Damanik.

 

Disharmoni batas usia anak dalam perundang-undangan kembali mengemuka saat Koalisi Pemantauan Hak Anak melansir laporan Tinjauan Pelaksanaan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia 1997-2009. Laporan itu disusun berdasarkan kegiatan yang melibatkan 377 anak dari sejumlah wilayah Indonesia.

 

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak 1990. Sebagai negara anggota, Indonesia dibebani kewajiban menyampaikan laporan pemantauan pemenuhan hak-hak anak selama lima tahun terakhir. Selain laporan versi Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat biasanya menyambaikan laporan penyeimbang. Laporan Koalisi dapat dimasukan ke dalam kategori terakhir ini.

 

Ahmad Taufik Damanik mengakui Pemerintah sudah melakukan banyak langkah untuk memenuhi KHA, termasuk kebutuhan legislasi. Namun di balik keberhasilan itu, disharmoni batas usia anak dapat menganggu proses penegakan hukum. UU Perlindungan Anak sudah menentukan batas usia anak adalah 18 tahun. Batasan ini sejalan dengan KHA.

 

Batasan berbeda bisa ditemukan dalam sejumlah perundang-undangan nasional. KUH Pidana, misalnya, memandang anak yang sudah berusia 8 tahun bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

 

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia nikah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki. Bahkan, di bawah usia yang ditentukan pun, anak bisa dikawinkan dengan izin dari pengadilan. “Akan ada anak-anak yang masih berusia anak-anak karena sudah menikah dia tidak bisa mendapatkan hak-haknya lagi,” tukas Ahmad.

 

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Sari Gumelar mengamini perlunya penyeragaman definisi usia anak di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Menteri berharap ada forum duduk bersama antar pemangku kepentingan untuk harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada. Mengenai waktunya, kata Linda, lebih cepat lebih baik.

 

Saat ini diketahui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak. Draf ini adalah revisi terhadap Undang-Undang yang berlaku saat ini. Dalam draft RUU disebutkan  anak dianggap sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatan pidana pada umur 12 tahun.

 

Walaupun usia pertanggungjawaban pidana anak sudah dinaikan dari 8 ke 12 tahun, Koordinator Fasilitator Konsultasi Anak Koalisi, Hening Budiyawati, menilai usia 12 tahun masih terlalu rendah untuk mempertanggunjawabkan perbuatan pidana. Menurut dia, yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah orang yang berusia 18 tahun ke atas.

 

Apalagi, penjara tidak membuat anak-anak manjadi lebih baik. Terutama anak-anak yang ditempatkan di LP dewasa. “Mereka justru banya ilmu-ilmu yang didapatkan dari narapidana dewasa ketika mereka keluar,” terang Hening.

 

Ketika anak melakukan tindak pidana proses pertanggungjawaban anak adalah rehabilitasi. Bagaimana pemerintah melakukan upaya-upaya untuk pemulihan terhadap perbuatan yang dilakukan. “Karena anak-anak melakukan ini kan ada latar belakangnya,” ungkapnya.

 

Yang juga penting untuk dilakukan adalah proses reintegrasi sosial. Dalam beberapa kasus, ketika anak sudah keluar dari penjara, keluarganya tidak mau menerima si anak kembali. Kondisi membuat anak kembali ke jalanan, dan kemungkinan kembali melakukan pelanggaran hukum.

jangan rubah pasal 1
 - Danu
22.04.14 15:46
anak SMA bukan anak dibawah umur,usia minimal boleh menikah adalah 16tahun(wanita) dan 19tahun(pria) tergantung kesiapan itu yang terbaik,jangan dipreteli lagi sebab hukum di negeri ini sudah terlalu rumit ini itu ada hukumnya akhirnya apa?rakyatnya bingung akan hukumnya karena saking banyaknya hukum di negeri ini
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua