Kamis, 27 May 2010

Praktik Mafia Kehutanan Tak Lepas dari Peran Aparat

Banyak kebijakan Menteri Kehutanan yang lebih berpihak pada pengusaha. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum diharapkan bisa bekerja lebih intensif.
Yoz
Praktik Mafia Kehutanan Tak Lepas dari Peran Aparat. foto: Sgp








Tak bisa dipungkiri, kondisi hutan Indonesia semakin memprihatinkan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan, laju kerusakan hutan rata-rata per tahun adalah 1,09 juta ha. Sedangkan TELAPAK/EIA mengklaim, angka 2,8 juta ha hutan Indonesia rusak setiap tahunnya. Penyebab klasik berkurangnya luas tutupan hutan adalah kejahatan kehutanan.

 

Selasa, (25/5), beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Kehutanan menyambangi DPR, tepatnya bertemu dengan Wan Abubakar, anggota Komisi IV DPR untuk mendiskusikan masalah tersebut. Sebelumnya, mereka telah membicarakan hal yang sama kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Wakil dari Koalisi Anti Mafia Kehutanan, Febri Diansyah dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, saat ini koalisi fokus pada sejumlah kasus korupsi kehutanan di daerah Riau. Ke depan diharapkan bisa lebih luas meliputi kawasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah atau daerah lainnya di Indonesia.

 

Menurut Febri, salah satu kasus yang yang menjadi sorotan utama adalah kasus Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar yang sudah diproses di KPK dan divonis hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung. Dalam waktu yang sama, koalisi juga akan mengadvokasi sembilan kasus dugaan korupsi kehutanan yang harus dibongkar dalam waktu dekat.

 

“Khusus untuk kasus Bupati Pelalawan, Riau sejumlah pekerjaan rumah menunggu. Tidak hanya KPK, tetapi juga masyarakat sipil dan DPR,” katanya.

 

Dijelaskan Febri, putusan kasus Bupati Pelalawan merupakan salah satu kasus yang berhasil dijerat melalui UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu, terdapat dua putusan lain yang diharapkan bisa menjadi Yurisprudensi dalam pemberantasan mafia kehutanan, yaitu; Kasus Adelin Lis dan Kasus Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna Abdul Fatah.

 

Dari ketiga kasus tersebut, kata Febri, semakin kuat keyakinan bagi koalisi, bahwa sejumlah kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada bisa dijerat dengan UU Tipikor. “Dengan kata lain, tidak terkukung pada UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” tambahnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua