Rabu, 02 June 2010

Pengadilan Nyatakan Penahanan Misbakhun Sah Menurut Hukum

Majelis menganggap laporan polisi sebagai bukti permulaan yang cukup. Sudah ditindaklanjuti pula dengan penyidikan.
Rfq
Pengadilan nyatakan penahanan Misbahkhun sah menurut hukum. Foto: Sgp

Kandas sudah upaya hukum praperadilan yang diajukan Muhammad Misbakhun. Hakim tunggal Artha Theresia menyatakan penangkapan dan penahanan politisi Partai Keadilan Sejahtera itu sah menurut hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam sidang Rabu (02/6) menyatakan langkah penyidik Mabes Polri sah. “Menolak permohonan praperadilan Misbakhun seluruhnya,” ujarnya.

 

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim Artha menilai penangkapan yang dilakukan penyidik Polri sudah melalui prosedur dan ketentuan. Penangkapan didahului bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan dimaksud adalah laporan polisi No.154 dengan pelapor pegawai Bank Indonesia, Rudi Agus Purnomo Rahardjo. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan. Malahan telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum pada 31 Maret 2010.

 

Sebelumnya, Polri mengirimkan surat izin pemeriksaan Misbakhun kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Permintaan izin itu merupakan prosedur pemeriksaan atas anggota DPR. Presiden mengeluarkan surat izin pemeriksaan pada 12 April 2010.

 

Hakim mengetahui fakta bahwa Misbakhun menolak menandatangani berita acara penangkapan dan penahanan. Polisi juga membuat berita acara penolakan. Penolakan Misbakhun tak membuat penangkapan dan penahanan tidak sah. Menurut Artha, Polri telah melakukan serangkaian penyidikan untuk membuat terangnya perkara, sesuai aturan KUHAP.

 

Pengadilan juga menepis argumentasi pemohon soal pelapor. Memang, laporan Rudi Agus tidak spesifik ditujukan kepada Misbakhun. Namun hal itu dinilai hakim tak menyebabkan langkah polisi cacat hukum. Adalah kewenangan penyidik untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka dalam suatu proses penyidikan. Prosedur mendapatkan izin sudah dilalui polisi. Proses pemeriksaan dilakukan sesuai KUHAP.

 

Perihal bukti permulaan yang cukup, hakim Artha merujuk pada Keputusan Mahkejapol No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 tahun 1984, No.KEP-076/J.A/3/1984, No.Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana. Selain itu, ada peraturan Kapolri No.Pol Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana. Menurut Artha, bukti permulaan yang cukup minimal laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP.

 

Penangkapan dengan bukti permulaan yang cukup  agar tidak dilakukan sewenang-wenang oleh pejabat yang bersangkutan. Pengadilan berpendapat telah terungkap fakta penangkapan dilakukan tidak hanya bersandar pada BAP dan laporan polisi, tetapi juga keterangan saksi. Begitu pun keterangan ahli Indriyanto Seno Adji. Sehingga telah melebihi batas minimal bukti permulaan yang cukup. Penyidikan demikian, kata hakim, sudah sesuai dengan Pasal 16, 17 18 ayat(1) dan 19 ayat (3) KUHAP.

 

Surat penangkapan memang diteken oleh Dir Eksus Raja Erisman. Pemohon menuding Raja Erisman sebagai pihak yang berstatus terperiksa. Namun sebagai negara yang berpedoman pada asas praduga bersalah, Artha menilai selama yang Raja Erisman belum ada kekuatan hukum tetap tanda tangan pejabat yang bersangkutan sah. “Maka penangkapan Misbakhun adalah sah menurut hukum,” ujarnya.

 

Serupa dengan penangkapan, penahanan pun dinilai sah menurut hukum. Penahanan dilakukan dengan bersandar pada syarat subyektif dan obyektif. Syarat subyektif memang telah diatur pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Secara yuridis, kata Artha, pemohon memang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan syarat obyektif penahanan dilakukan dengan jeratan ancaman lima tahun atau lebih. Misbakhun dijerat dengan Pasal 264 ayat (1) ancaman maksimal delapan tahun  dan Pasal 264 ayat (1) dan (2) ancaman maksimal enam tahun. “Sehingga secara yuridis telah memenuhi syarat obyektif untuk melakukan penahanan,” ujarnya.

 

Penahanan dilakukan dalam rangka penyidikan. Pasalnya termohon khawatir pemohon akan menghambat jalannya penyidikan, mempengaruhi masyarakat melalui media bahwa Letter of Credit tidak salah, dan status pemohon telah tersangka. “Pengadilan berpendapat   penahanan  pada 26 April 2010 adalah sah menurut hukum,” ujarnya.

 

Kecewa

Atas putusan tersebut, tim penasihat hukum jelas saja kecewa lantaran kandas upaya hukum kliennya. Namun begitu, tim enggan mengomentari pertimbangan hukum hakim Artha Theresia. Anggota kuasa hukum pemohon, Zainudin Paru berencana mengajukan upaya banding.

 

Namun dia mengaku akan mendisukusikan terlebih dahulu dengan Misbakhun dan anggota penasihat hukum lainnya. “Lagi-lagi kita tidak bisa menilai putusan hakim karena segala kewenangan yang dimiliki punya hak dan kewenangan menentukan dan mempertimbangkan putusan. Kami hanya menyampaikan fakta. Banding tapi kami akan diskusikan dengan internal dan Pak Misbakhun,” ujarnya seusai persidangan.

 

Anggota kuasa hukum Mabes Polri Setyono mengaku senang atas putusan hakim. Dengan sumringah dia menuturkan pertimbangan hakim telah sesuai dengan jawaban pada persidangan sebelumnya.  “Kami setuju dengan putusan yang sudah dijatuhkan karena dasar hukumnya sesuai dengan jawaban kami. Artinya sudah memenuhi ketentuan dan kami bekerja secara profesional,” pungkasnya.

senyum aja terus
 - cak maluuu
03.06.10 12:09
gak perlu maluu senyum aja terusss jangan merasa salah benarrrr terusss
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua