Senin, 21 June 2010

Seleksi Komisioner KPK, Merajut Masa Depan

Lebih dari 9 tahun lalu, tepatnya tanggal 19 Februari 2001, saya menulis di Tajuk www.hukumonline.com dengan judul “Letusan Merapi dan Korupsi”.
Ats








Oleh teman-teman di Masyarakat Transparansi Indonesia, tulisan itu dimuat ulang dalam kumpulan tulisan saya yang mereka terbitkan  pada tahun 2003 dalam bentuk buku dengan judul Hukum, Demokrasi & Etika. Saya kira tulisan itu masih bisa dilihat dalam online file hukumonline. 

 

Di situ saya mencoba menggambarkan sosok ideal Ketua KPK melalui khayalan seorang teman. Rasanya gambaran tersebut tidak terlalu jauh berubah, karena harapan akan negara yang bebas korupsi masih tetap pekat di udara Indonesia yang masih terus berubah. Bedanya tentu, pada waktu itu kita masih menggulirkan upaya reformasi dengan struktur politik nasional yang masih mudah dibentuk. Waktu itu euphoria reformasi masih mampu membentuk struktur yang seperti tanah liat untuk menjadi bentuk ideal yang ingin kita ciptakan bersama. Kelas menengah Indonesia masih menggebu melakukan perubahan, dan eksponen Orde Baru masih luruh bertiarap karena khawatir menjadi sasaran tembak yang telak bila menjadi penghadang perubahan. Dosa-dosa mereka masih mengalir dari luka bangsa yang belum mengering.

 

Lebih dari 9 tahun yang lalu telah berlalu. Dengan segala upaya dan dinamika politik yang terjadi, sampailah kita pada bentuk negara dan masyarakat dengan struktur politik saat ini. Suatu lompatan yang cukup jauh memang, tetapi sungguh bukan hasil yang cukup menggembirakan. Coba kita tengok apa yang kita punya sekarang. Saya suka sekali dengan teori sistem integritas nasionalnya Jeremy Pope dan kawan-kawan dari organisasi yang chapter Indonesianya juga ikut saya dirikan di Indonesia, yaitu Transparency International.

 

Cuma, belakangan saya agak skeptis dengan penerapan teori itu di Indonesia, kalaupun memang sengaja diterapkan. Kelemahannya tergali dari tidak maksimalnya kinerja pilar-pilar sistem itu, atau bisa jadi karena kurangnya independensi mereka, yang bisa terjadi karena banyak alasan, seperti budget yang kurang atau dikerdilkan dengan sengaja atau tidak sengaja, pemimpin yang salah pilih atau sengaja dipilih yang lemah dan mudah dikooptasi, institusi yang tidak dibangun, gaji rendah, profesionalisme kurang, tekanan politik dari elit, tidak adanya kesadaran bahwa pilar-pilar tersebut kalau efektif dibangun dan saling taat azas konstitusi akan menjadi fondasi yang kuat untuk bangunan negara demokratis, dan sederet panjang alasan lainnya.

 

Yang kita punyai sekarang setelah mencoba merubah bangunan dan sistem kenegaraan serta institusi Negara kira-kira begini: (a) pemilihan umum memang menghasilkan proses yang demokratis, tetapi dengan kondisi pemilih mayoritas yang kurang terdidik, hasilnya adalah pilihan mayoritas atas politik pencitraan yang berhasil; (b) parlemen yang sebetulnya lahir dari proses demokratis menjadi suatu pilar yang tidak fokus pada tugas utamanya, proses legislasi untuk kepentingan publik, tetapi lebih berkembang menjadi badan pengawas eksekutif yang menyeramkan; (c) eksekutif terbelenggu oleh proses politik yang sangat tidak transparan, sehingga terkesan kuat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seringkali dianggap punya agenda ganda atau takluk pada ancaman anggota koalisi, utamanya Golkar, untuk alasan yang banyak dicurigai karena “transaksi” masa lalu atau bahkan untuk “transaksi” ke masa depan; (d) penegak hukum kecuali KPK menunjukkan institusi, dan orang-orang yang belum direformasi, mereka hanya berubah baju, wacana, sistem, dan program, tetapi kedalam masih memunculkan praktek korup yang terorganisir rapi; (e)  peradilan memang katanya sedang direformasi, tetapi hasil reformasi hanya terlihat kalau tidak ada korupsi lagi di peradilan, dan putusan pengadilan menunjukkan mutu yang tinggi berdasarkan “merit of the case”, pada kenyataannya dua unsur minimal tersebut belum ada; (f) “watchdog agencies” seperti BPK dan BPKP kita ketahui sangat dipolitisir (lihat kasus Century), dan Ombudsman Republik Indonesia sangat terbatas kewenangannya untuk meneruskan keluhan publik menjadi kasus yang harus dilanjuti; jadi satu-satunya “watchdog agency” yang juga penegak hukum yang efektif bekerja adalah KPK yang berjuang sendirian mencegah dan memberantas korupsi, (g) media dan masyarakat madani yang merupakan pilar-pilar terakhir dari proses demokratisasi kerap diombang-ambingkan oleh informasi menyesatkan yang sengaja dilontarkan oleh mereka yang melakukan perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

 

Dengan kondisi seperti itu, maka sangat menyedihkan bahwa kita berada di medan perang yang gelap, pasukan yang cerai berai, persenjataan yang minim, dan tanpa pendukung pemberi semangat. Yang bisa diandalkan untuk meneruskan banyak agenda reformasi hanya tersisa KPK, sebagian media manakala issue-nya menarik halaman muka mereka, dan sebagian lembaga swadaya masyarakat manakala mereka mengerti bahwa issue-nya dapat mereka bawa menjadi wacana publik yang menarik perhatian. Contoh menarik adalah kasus Century, dimana kebijakan bail-out disalahkan secara politis oleh DPR, dan dipercaya sebagai kebijakan yang salah oleh sebagian media, LSM dan politikus.

 

Rakyat tentu tidak paham apa yang terjadi karena tingkat teknikalitas yang tingggi dari proses dan keperluan dari bail-out. Nyatanya ekonomi kita sekarang ini terselamatkan karena, utamanya, kebijakan bail-out, yang secara berani diputuskan oleh KSSK. Contoh lainnya yang menyedot semua perhatian bangsa ini adalah kasus Chandra-Bibit yang dikriminalisasi oleh sejumlah markus, polisi, jaksa dan politisi. Hanya diperlukan sedikit keberanian oleh puncak eksekutif tertinggi untuk menyelesaikan kasus ini. Kejaksaan berada dibawah kendali penuh eksekutif, dan suatu kebijakan mengarahkan Kejaksaan untuk suatu kasus penting yang belum sampai di pengadilan, apalagi untuk kebutuhan darurat menyelamatkan lembaga negara yang dibutuhkan seperti KPK, bukan merupakan intervensi atas kasus hukum. Intervensi hanya bisa disebut demikian jika memenuhi syarat. Pertama, kasus tersebut sudah menjadi kewenangan hakim untuk memutuskannya, dan kedua, intervensi ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selama keputusan untuk menutup kasus Chandra-Bibit masih bisa dikendalikan oleh Jaksa Agung, maka selama itu pulalah kepala negara berhak dan berwenang penuh untuk menentukan  kebijakan apa yang harus dilakukan terhadap Chandra-Bibit yang menyangkut “hidup-matinya” KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Sulit karenanya untuk membayangkan bahwa tersanderanya Chandra-Bibit dalam proses hukum (pra peradilan) yang diajukan oleh orang semacam Anggodo Wijoyo masih terjadi karena Kepala Negara tidak mau menggunakan wewenangnya. Suatu cacad yang akan terus menggores sejarah kepemimpinan SBY.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua