Pemerintah akan mensosialisasikan revisi Peraturan Presiden No 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang sering dikenal dengan sebutan Daftar Negatif Investasi (DNI) ke negara-negara ASEAN, Agustus mendatang.
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di Kementerian Keuangan, Jumat (16/07). Menurut Gita, sosialisasi ini terkait dengan program kerja pemerintah untuk mengundang investor asing ke Indonesia.
“Reservation list itu akan mengacu ke DNI, artinya batasan-batasan sektor untuk investor dari ASEAN harus mengacu ke DNI,” tandasnya. Menurut Gita, pemerintah akan menjelaskan ke komunitas ASEAN, bahwa investasi di Indonesia akan mengacu kepada Perpres DNI.