Kamis, 22 July 2010

Konsultan HKI Diminta Jaga Kekayaan Intelektual Adat

Indonesia kini miliki 506 Konsultan HKI. Menteri Hukum dan HAM meminta Konsutan HKI menjaga kekayaan intelektual di bidang adat.
CR-9









Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, meminta para Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk proaktif membantu menjaga kekayaan intelekual adat di Indonesia. Dengan demikian, kekayaan intelektual adat dapat terjaga dan terus berkembang. 

 

Hal ini disampaikan Patrialis pada acara pelantikan Konsultan HKI Angkatan ke-3 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (22/7) pagi. Menurut Menteri, pemahaman dan kesadaran masyarakat adat untuk menjaga hak intelektual kebudayaan masih rendah. Sebab, mereka belum memahami pentingnya hak kekayaan intelektual dan prosedur kepemilikannya. “Karena itu, saya berharap para Konsultan HKI dapat turun ke masyarakat, menjelaskan dan mensosialisasikan HKI,” jelas Patrialis.

 

Dalam acara tersebut, Patrialis melantik 55 orang Konsultan HKI baru. Ini adalah pelantikan dan pengambilan sumpah Konsultan HKI kedua sepanjang 2010. Pelantikan sebelumnya dilakukan pada 25 Januari lalu. Dengan pelantikan ini jumlah Konsultan HKI di Indonesia bertambah. Jumlah Konsultan HKI resmi kini mencapai 506 orang.

 

Patrialis juga minta agar para konsultan HKI dapat membantu masyarakat adat mendaftarkan kekayaan intelektual. Dengan demikian, tambah Patrialis, kekayaan bangsa Indonesia tetap terjaga. Konsultan HKI perlu memiliki kontribusi nyata terhadap perkembangan bangsa dan negara Indonesia.

 

Pada dasarnya Indonesia memiliki kekayaan intelektual. Namun kesadaran hukum terhadap kekayaan intelektual itu masih kurang. Masyarakat tak mendaftarkan hak kekayaan yang mereka miliki segera, baik dalam bentuk merek, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, maupun paten dan desain tata letak sirkuit terpadu. Itu sebabnya acapkali produk intelektual Indonesia sering diklaim negara lain sebagai miliknya. Kajian Agus Sardjono, kini Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengenai pengetahuan tradisional obat-obatan dari perspektif hak kekayaan intelektual menjadi salah satu contoh menarik. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenai berbagai obat untuk penyembuhan. Tinggal bagaimana pengetahuan tradisional itu dilindungi dalam rezim HKI. Agus Sardjono membukukan kajian itu ke dalam buku Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan (2004).

 

Menurut Patrialis, Konsultan HKI punya peran penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap HKI. Sosialisasi terus menerus oleh Konsultan HKI dan Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM diyakini mampu membangun kesadaran tersebut.

 

Salah satu langkah yang sudah ditempuh adalah penandatangan Nota Kesepaham Peningkatan Pemahaman dan Pemanfaatan Sistim HKI Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) antara Ditjen HKI dengan Badan Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan. Nota kesepahaman itu ditandatangani pada 24 Juni lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua