Seorang pejabat di sebuah lembaga peradilan di Indonesia pernah mengeluh. Sudah lebih setahun lembaganya meluncurkan registrasi perkara online melalui website resminya tetapi belum ada pihak yang menggunakan sarana itu.
Para pihak lebih memilih cara-cara konvensional untuk mendaftarkan perkara miliknya. Inilah salah satu contoh penggunaan teknologi yang "gagal" dimanfaatkan oleh pengguna.
Asisten Profesor Universitas Canberra Australia, Anne Wallace mengingatkan penggunaan teknologi di pengadilan harus berbasis kepada user di lapangan. “Sistem teknologi informasi yang bagus adalah berbasis kepada pengguna, bukan pada sistem itu sendiri,” ujarnya dalam Seminar bertajuk “Court Innovation and Technology” di Kampus Universitas Indonesia, Rabu (21/7).
Anne mengatakan penggunaan teknologi di pengadilan harus sesuai dengan sasaran yang hendak dituju. Misalnya, agar lebih efisien, transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. “Penggunaan teknologi harus sesuai dengan sasaran-sasaran yang dikehendaki, bukan hanya sekedar terlihat keren,” tuturnya.
Lebih lanjut, Anne menambahkan pembangunan dunia peradilan harus dilakukan dari berbagai aspek. “Penggunaan teknologi hanya sebagai salah satu alat,” tuturnya. Ia mengatakan pengadilan harus menggunakan alat-alat yang lain sehingga membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan dunia pengadilan.
Anggota Tim Reformasi Peradilan MA, Haemiwan Fathony mengutarakan masuknya teknologi ke pengadilan di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Menurutnya, teknologi dapat membuat masyarakat tidak lagi berjarak dengan pengadilan. “Dengan teknologi, pengadilan akan dengan mudah diakses,” tuturnya.