Jumat, 06 August 2010

Pemilukada Buka Ruang Bagi Koruptor

Salah satu fenomena yang memprihatinkan, ketika Mendagri melantik tersangka kasus korupsi yang menang dalam Pemilukada 2010.
Yoz
Pemilukada buka ruang bagi Koruptor. Foto: Ilustrasi (Sgp)









Sejatinya, urgensi diterapkannya sistem Pemilukada langsung bertujuan menciptakan pemerintahan yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Alih-alih untuk memilih pemimpin yang mumpuni, pemerintah malah cenderung berbicara pada aspek teknis, seperti biaya Pemilukada yang terlalu mahal, regulasi yang tak kunjung diperbaiki, dan masalah lainnya.

 

Pemilukada langsung merupakan keniscayaan bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang baik (local good governance) dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat. Hal ini mengisyaratkan, kepala daerah terpilih akan memberikan loyalitasnya kepada masyarakat. Bila tidak, masyarakat akan mendaulat para petinggi daerah tersebut sebagai individu yang ingkar terhadap komitmen dan menjadi credit point negative pada pemilihan berikutnya.

 

Hal itu disampaikan Abdullah Dahlan, Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW). Ia mengatakan, perlunya sebuah kesadaran bahwa relasi antara Pemilukada dengan terwujudnya pemerintahan daerah yang baik bukanlah bersifat langsung. Menurutnya, Pemilukada langsung hanya prasyarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis.

 

Dahlan menuturkan, diperlukan pengawalan terhadap proses transisi demokrasi dari tipe procedural democracy ke substanstive democracy. Akan tetapi, katanya, ada beberapa permasalahan yang menghambat proses tersebut, antara lain; modus pelanggaran Pemilukada, partisipasi incumbent (kepala daerah yang ikut dalam pemilihan) yang terjerat kasus korupsi, dan Pemilukada masih memberi ruang bagi koruptor.

 

Terkait modus pelanggaran Pemilukada 2010, ICW menemukan banyaknya korupsi pada saat acara demokrasi itu berlangsung, seperti; penggunaan anggaran negara, manipulasi dana kampanye, dan politik uang. “Hal ini merupakan kebiasaan buruk yang dipelihara dalam roda demokrasi di tingkat lokal,” kata Dahlan.

 

Berikut beberapa contoh praktik korupsi dalam penyelanggaran Pemilukada 2010:

























































































NO



PELANGGARAN



TEMPAT



URAIAN PELANGGARAN



KET



1.



Penggunaan Program Populis Pemerintah



Kota Solo



Anggota Komisi IV DPR, Reny Widyawati, mengkritik program Layanan Pendidikan Masyarakat Solo (LPMS) senilai Rp23 Miliar sebagai program politis bernuansa Pemilukada oleh calon Incumbent.


(Solo Pos, 18 Maret 2010)    



Sebelum Penetapan Calon Walikota & Wakil Walikota oleh KPU Solo



 



 



Provinsi bengkulu



Dugaan pelanggaran pidana Pemilukada Bengkulu yang dilakukan Agusrin-Junaidi antara lain pembagian handtractor pada saat kampanye, melanggar pasal 82 dan 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 Jo UU Nomor 12 Tahun 2008,


 


Pembagian kompor gas LPG melanggar pasal 82 UU Nomor 32 Jo UU Nomor 12 Tahun 2008.


 


.



Saat kampanye



2



Politik Uang



Kota Solo



Menyebrangnya Simpatisan PKS dari pasangan Jo-Dy ke pasangan Wi-Di di duga karena adanya Money politic.


(Solo Pos, 27 Maret 2010)



Sebelum Penetapan Calon Walikota & Wakil Walikota oleh KPU Solo



3



Mobilisasi PNS



Kota Solo



Calon Walikota Joko Widodo di duga melakukan politisasi birokrasi untuk kepentingan Pemilukada.


(Solo Pos, Maret 2010)



Sebelum Penetapan Calon Walikota & Wakil Walikota oleh KPU Solo



4



Politik Uang



Kota Semarang



Pasangan Soemarmo-Hendi dinilai Panwas melanggar administratif karena menberikan uang kepada anak-anak.


(Kompas,3 April 2010)



Masa Kampanye



5



Penggunaan Tempat Ibadah



Kota Semarang



Pasangan Mahfudz-Anis diketahui langsung oleh PPL melakukan Sosialisasi Di Gereja.


(Sindo, 5 April 2010)



Masa Kampanye



6


 



Politik Uang



Kab. Kebumen



Pemungutan Suara pemilihan Umum bupati Kebumen Minggu 11 April 2010 marak denan Politik Uang. Panitia Pengawas Pemuli Kebumen Menemukan praktik politik uang di 10 Kecamatan dari 26 kecamatan di kebumen dengan barang bukti lebih dari Rp. 1 juta Rupiah.


(Kompas, 12 April 2010)


 



Pemungutan Suara



7


 


 



Politik Uang



Kab. Kebumen



Dari 10 kecamatan yang di duga bertambah menjadi 15 Kecamatan di Kebumen.


Politik uang iotu disinyalir tak hanya dilakukan oleh tim kampanye, melainkan juga kelompok penjudi.


(Kompas,13 April 2010)



Masa Pencoblosan



8



Penggunaan Mobil Dinas



Kota Semarang



Panitia Pengawas Pemilu Kota Semarang menerima Laboran dari PPK Gajah Mungkur yang menemukan mobil berplat merah dalam kampanye Harina-ari , Minggu (11/4)


(kompas, 13 April 2010)



Masa Kampanye



9



Politik uang



Kota Solo



Panitia Pengawas Pemilu Solo menemukan adanya sejumlah dugaan pelanggaran semara kampanye yang sudah dimulai Sejak Jumat (9/4). Salah satu dugaannya hádala indikasi money politics yaitu pembagian Semobako.


(Solo Pos, 13 Apil 2010)



Masa Kampanye



10



Bagi-bagi Pulsa , Pembagian door prize dan barang elektronik



Kota Solo



Pasangan Jo-Dy Diisukan bagi-bagi pulsa dan Pasangan Wi-Di berkampanye dengan membagi doorprize dan barang elektronik.



Masa Kampanye


Sumber: ICW, yang diolah dari pemantauan Pemilukada 2010.

 

Peran incumbent

Rekan Dahlan di ICW, Apung Widadi menguraikan, pada konteks pelaksanaan Pemilukada yang fair, ada beberapa persoalan yang bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, di antaranya; penyalahgunaan kekuasaan untuk menggunakan fasilitas negara/daerah khususnya anggaran daerah dalam pemenangan Pemilukada. Penyalahgunaan kebijakan anggaran ini, menurutnya, dilakukan dengan menggunakan fasilitas pos APBD khususnya pos belanja sosial, dana tak terduga dan pos dana hibah.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua