Rabu, 11 August 2010

Ketua MA Tegaskan Panitera Tak Bisa Diawasi KY

Meski mengakui masih ada panitera yang menunda-nunda melaksanakan minutasi putusan, Harifin menilai pengawasan terhadap panitera cukup diserahkan kepada mekanisme internal.
Ali
Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa. Foto: Sgp









Sekelompok pria dan wanita berdiri berjejer di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa. Mereka mengucapkan sumpah agar melaksanakan tugasnya secara baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka adalah 15 orang yang disumpah sebagai panitera di MA. Di antaranya, adalah Suhadi sebagai Panitera MA yang menggantikan Panitera MA sebelumnya Sareh Wiyono.

 

Para panitera yang baru saja dilantik itu sepertinya harus bersiap was-was. Pasalnya, RUU revisi UU Komisi Yudisial (RUU KY) tengah digodok kemungkinan panitera bisa diawasi oleh KY. Sebagaimana dilansir website KY, Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengusulkan agar objek pengawasan KY diperluas. Yakni, bukan hanya para hakim tetapi juga petugas pengadilan seperti panitera.

 

Harifin A Tumpa secara tegas menolak wacana ini. “Itu melanggar konstitusi,” ujarnya usai melantik para panitera tersebut, Rabu (11/8). Ia mengatakan UUD 1945 hanya mengamanatkan KY mengawasi kode etik perilaku hakim dan seleksi hakim agung. Karenanya, ia meminta agar fungsi dan kewenangan KY difokuskan terhadap dua tugas besar yang diberikan UUD 1945 itu.

 

Harifin memang tak menampik bila masih ada panitera yang ‘bermain’ menunda-nunda penyelesaian perkara. “Masih ada satu atau dua panitera yang menggantung perkara orang,” ujarnya. Namun, ia mengatakan pengawasan terhadap panitera-panitera nakal itu masih bisa ditangani oleh pengawasan internal MA.

 

Sekedar mengingatkan, fungsi panitera dalam lembaga peradilan (seperti MA) memang cukup strategis. Panitera yang berfungsi melakukan minutasi putusan atau merapikan pertimbangan hakim menjadi salinan putusan yang siap dikirim ke para pihak. Di MA, panitera yang bertugas merapikan putusan dan mengirim salinan putusan ke Pengadilan Negeri (PN) yang menangani perkara tersebut. 

 

Harifin mengatakan secara garis besar kinerja jajaran kepaniteraan di MA sudah cukup memuaskan, meski ada catatan satu atau dua panitera yang ‘nakal’. Hal ini, lanjutnya, terbukti dengan berjalannya Surat Keputusan Ketua MA yang diterbitkan oleh Harifin pada 11 September 2009 lalu.

 

Dalam surat itu, Harifin menetapkan bahwa penanganan perkara di MA harus selesai dalam waktu satu tahun. Khusus untuk perkara yang jangka waktu penanganannya telah diatur khusus oleh suatu peraturan perundang-undanga, jangka waktunya lebih singkat, yakni satu bulan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua