Rabu, 11 August 2010

Ketua MA Tegaskan Panitera Tak Bisa Diawasi KY

Meski mengakui masih ada panitera yang menunda-nunda melaksanakan minutasi putusan, Harifin menilai pengawasan terhadap panitera cukup diserahkan kepada mekanisme internal.
Ali
Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa. Foto: Sgp

Sekelompok pria dan wanita berdiri berjejer di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa. Mereka mengucapkan sumpah agar melaksanakan tugasnya secara baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka adalah 15 orang yang disumpah sebagai panitera di MA. Di antaranya, adalah Suhadi sebagai Panitera MA yang menggantikan Panitera MA sebelumnya Sareh Wiyono.

 

Para panitera yang baru saja dilantik itu sepertinya harus bersiap was-was. Pasalnya, RUU revisi UU Komisi Yudisial (RUU KY) tengah digodok kemungkinan panitera bisa diawasi oleh KY. Sebagaimana dilansir website KY, Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengusulkan agar objek pengawasan KY diperluas. Yakni, bukan hanya para hakim tetapi juga petugas pengadilan seperti panitera.

 

Harifin A Tumpa secara tegas menolak wacana ini. “Itu melanggar konstitusi,” ujarnya usai melantik para panitera tersebut, Rabu (11/8). Ia mengatakan UUD 1945 hanya mengamanatkan KY mengawasi kode etik perilaku hakim dan seleksi hakim agung. Karenanya, ia meminta agar fungsi dan kewenangan KY difokuskan terhadap dua tugas besar yang diberikan UUD 1945 itu.

 

Harifin memang tak menampik bila masih ada panitera yang ‘bermain’ menunda-nunda penyelesaian perkara. “Masih ada satu atau dua panitera yang menggantung perkara orang,” ujarnya. Namun, ia mengatakan pengawasan terhadap panitera-panitera nakal itu masih bisa ditangani oleh pengawasan internal MA.

 

Sekedar mengingatkan, fungsi panitera dalam lembaga peradilan (seperti MA) memang cukup strategis. Panitera yang berfungsi melakukan minutasi putusan atau merapikan pertimbangan hakim menjadi salinan putusan yang siap dikirim ke para pihak. Di MA, panitera yang bertugas merapikan putusan dan mengirim salinan putusan ke Pengadilan Negeri (PN) yang menangani perkara tersebut. 

 

Harifin mengatakan secara garis besar kinerja jajaran kepaniteraan di MA sudah cukup memuaskan, meski ada catatan satu atau dua panitera yang ‘nakal’. Hal ini, lanjutnya, terbukti dengan berjalannya Surat Keputusan Ketua MA yang diterbitkan oleh Harifin pada 11 September 2009 lalu.

 

Dalam surat itu, Harifin menetapkan bahwa penanganan perkara di MA harus selesai dalam waktu satu tahun. Khusus untuk perkara yang jangka waktu penanganannya telah diatur khusus oleh suatu peraturan perundang-undanga, jangka waktunya lebih singkat, yakni satu bulan.

 

Ia mengatakan SK tersebut telah mendorong para panitera untuk mempercepat proses minutasi putusan. Ia mengungkapkan pasca dikeluarnya SK tersebut salinan putusan sudah dirapikan oleh para panitera dalam kurun waktu satu sampai lima bulan. “Ini kemajaun yang signifikan, tapi orang tak melihat kemajuan-kemajuan ini,” ujarnya sambil mengkritik balik orang-orang yang mengkritik reformasi di MA tidak berjalan.

 

Terkait adanya panitera pengganti yang masih menyelesaikan minutasi putusan secara berlarut-larut, Harifin menyampaikan perintah agar proses dipercepat. “Kalau ada proses minutasi sampai 2 tahun, ini akan jadi preseden buruk,” tuturnya. Ia menilai lembaga peradilan yang sedang disorot masyarakat memang membuat MA menjadi serba salah.

 

“Menyelesaikan perkara dengan cepat saja dicurigai, apalagi kalau terlambat. Saya minta agar Panitera Pengganti tidak menggantung perkara orang. Kalau sudah selesai, jangan sampai perkara-perkara itu menunggu di laci saudara,” pungkasnya.

 

Satu rangkaian

Komisioner KY Bidang Pengawasan Zainal Arifin menegaskan perluasan kewenangan KY mengawasi panitera tidak melanggar konstitusi. Menurutnya, pekerjaan hakim yang memeriksa dan memutus perkara merupakan satu rangkaian yang tak bisa dipisahkan. “Meski konstitusi menyebut mengawasi hakim, tetapi panitera bisa termasuk. Karena pekerjaan keduanya berkaitan,” tuturnya.

 

Meski begitu, Zainal secara pribadi kurang sependapat bila kewenangan KY diperluas dengan mengawasi panitera. “Kalau pendapat saya, lebih baik pekerjaan sedikit dibanding pekerjaan banyak,” ujarnya. Ia berpendapat sebaiknya KY memang hanya difokuskan untuk mengawasi kode etik dan pedoman perilaku hakim.

 

Namun, Zainal menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang. “Kalau memang mereka menentukan KY bisa memeriksa panitera, ya apa boleh buat. Kami kan hanya pelaksana undang-undang,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua