Selasa, 24 August 2010

Anggota F-PDIP Terima Penghargaan Anti-Korupsi PBB

CR-9

UN Office on Drugs and Crime (UNODC), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bantuan penanganan tindak kejahatan dan obat-obat terlarang, memberikan penghargaan kepada anggota DPR Eva Kusuma Sundari. Penghargaan itu diberikan karena Eva dinilai punya kontribusi dalam pemberantasan korupsi.

 

Penyerahan penghargaan UNODC Talkseries Indonesia Fight Corruption periode Agustus 2010 ini diserahkan langsung pada Eva oleh Ajit Joy, Crime Prevention Expert UNODC, di Kantor Perwakilan PBB Jakarta, Senin (23/8).

 

Paku Utama, Konsultan Ahli UNODC, menguraikan sejumlah indikator memilih anggota Komisi XI dari Fraksi PDI-P itu layak menerima penghargaan.

 

Pertama, dari hasil riset internal UNODC menunjukkan nilai yang bagi peran Eva dalam upaya pemberantasan korupsi. Eva, juga dinilai sebagai inisiator sejumlah undang-undang yang memiliki signifikan untuk Indonesia. Terutama mendorong ‘revolusi’ undang-undang sektor minyak dan gas agar lebih sesuai dengan kepentingan Indonesia.

 

“Beliau menginisiasi sekitar 20 perundang-undangan untuk diperbaiki karena ternyata merugikan bangsa Indonesia dan menguntungkatuan investor asing,” jelas Paku.

 

Selain itu, penilaian juga didasarkan akan pemberitaan media yang positip mengenai Eva sebagai anggota DPR. “Peran Eva dalam pemberantasan korupsi paling banyak diberitakan media,” jelasnya.

 

Selain itu, Paku menyatakan ada beberapa kandidat untuk penghargaan serupa. Namun, dari hasil konsultasi dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat, Eva dinilai paling layak.

 

Eva, pada saat sama menegaskan, penghargaan itu menjadi pemicu untuk berbuat lebih baik bagi pemberantasan korupsi. Ia mengaku membutuhkan banyak dukungan mendorong perbaikan sistem dan mekanisme kerja di DPR yang sulit ditembus. “Tak jarang kebijakan partai bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan,” ujarnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua