UN Office on Drugs and Crime (UNODC), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bantuan penanganan tindak kejahatan dan obat-obat terlarang, memberikan penghargaan kepada anggota DPR Eva Kusuma Sundari. Penghargaan itu diberikan karena Eva dinilai punya kontribusi dalam pemberantasan korupsi.
Penyerahan penghargaan UNODC Talkseries Indonesia Fight Corruption periode Agustus 2010 ini diserahkan langsung pada Eva oleh Ajit Joy, Crime Prevention Expert UNODC, di Kantor Perwakilan PBB Jakarta, Senin (23/8).
Paku Utama, Konsultan Ahli UNODC, menguraikan sejumlah indikator memilih anggota Komisi XI dari Fraksi PDI-P itu layak menerima penghargaan.
Pertama, dari hasil riset internal UNODC menunjukkan nilai yang bagi peran Eva dalam upaya pemberantasan korupsi. Eva, juga dinilai sebagai inisiator sejumlah undang-undang yang memiliki signifikan untuk Indonesia. Terutama mendorong ‘revolusi’ undang-undang sektor minyak dan gas agar lebih sesuai dengan kepentingan Indonesia.
“Beliau menginisiasi sekitar 20 perundang-undangan untuk diperbaiki karena ternyata merugikan bangsa Indonesia dan menguntungkatuan investor asing,” jelas Paku.
Selain itu, penilaian juga didasarkan akan pemberitaan media yang positip mengenai Eva sebagai anggota DPR. “Peran Eva dalam pemberantasan korupsi paling banyak diberitakan media,” jelasnya.
Selain itu, Paku menyatakan ada beberapa kandidat untuk penghargaan serupa. Namun, dari hasil konsultasi dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat, Eva dinilai paling layak.
Eva, pada saat sama menegaskan, penghargaan itu menjadi pemicu untuk berbuat lebih baik bagi pemberantasan korupsi. Ia mengaku membutuhkan banyak dukungan mendorong perbaikan sistem dan mekanisme kerja di DPR yang sulit ditembus. “Tak jarang kebijakan partai bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan,” ujarnya.