Senin, 20 September 2010
PPNS, Tangani Secuil Tindak Pidana dengan Sejengkal Kewenangan
Kerap dipandang sebelah mata penegak hukum lain, sedang peraturan perundangan menyatakan derajat mereka sebagai penyidik sama.
Inu
PPNS, Tangani Secuil Tindak Pidana dengan Sejengkal Kewenangan
PPNS tangani secuil tindak pidana dengan sejengka kewenangan dalam pemberantasan pembalakan liar. Foto: Sgp

Terdengar tegas dan lugas bicara Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Darori ketika ditanya tentang pemberantasan pembalakan liar.

 

Dia menuturkan sebelum menjabat sebagai Dirjen PHKA, penebang liar dan pihak yang terlibat selalu sulit dibawa ke meja hijau. Tentu ada banyak penyebab. Terbanyak memang minimnya pemahaman tindak pidana kehutanan dari penyidikan Kepolisian dan Kejaksaan.

 

Setelah dilantik, Darori tak mau lagi hal itu terjadi. Petugas Kementerian Kehutanan yang menangkap perambah hutan liar tak lagi ada hambatan meneruskan berkas penyelidikan perkara penebangan kayu hutan ilegal.

 

Saat tahap penyelidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Kehutanan melibatkan penyidik Polri dan Kejaksaan. “Agar cepat dan mantap perkara pembalakan liar dibawa ke pengadilan,” ujar Darori.

 

Hasilnya, ujar Darori lagi, dalam waktu dua sampai tiga bulan perkara pembalakan liar sudah P-21 lengkap dan disidangkan. Sedangkan dengan cara lama, selain perkara lama disidangkan, kadang kala pengadilan malah membebaskan pelaku karena materi dakwaan terlalu lemah. Kelemahan ini aku Dirjen PHKA muncul sejak saat proses penyidikan karena ketidaktahuan penyidik Polri.

 

Hingga akhirnya Inpres Pembalakan Liar lahir. Tim gabungan pun dibentuk untuk menangani perkara dan membuat jera pelaku dan pihak yang terlibat. Kekuatan tim sekira 70 orang dari Kemhut, Kejaksaan, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Darori terbukti ampuh.

 

Gelar perkara, papar Darori dilakukan di Kejaksaan Tinggi. Tujuannya agar ada kesamaan pandangan penanganan perkara.

 

Agar pelaku sulit bebas, pasal yang dikenakan tak hanya UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku dan yang diduga terlibat, baik itu cukong maupun pejabat pemerintahan dikenakan pula pasal-pasal UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, bahkan UU Lingkungan Hidup.

 

Meski demikian, aku Darori keberhasilan ini harusnya diikuti dengan meluasnya wewenang dan ketersediaan anggaran bagi PPNS Kehutanan. PPNS Kehutanan seharusnya bisa menyidik karena mereka menjadi garda terdepan kasus pembalakan liar yang terjadi.

 

Harapan itu tak lagi angan-angan buat Darori. Itu karena sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

 

Pasal 2 PP tersebut menyatakan, penyidik adalah (a) pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan (b) pejabat pegawai negeri sipil. Diharuskan, menurut Pasal 3A, PPNS adalah PNS yang sudah bekerja minimal dua tahun dengan golongan paling rendah Penata Muda/III/a. Pendidikan terendah adalah sarjana hukum atau setara sarjana. Juga disyaratkan bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum. Lalu lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang penyidikan yang diselenggarakan Polri dan instansi terkait.

 

Mereka yang mengikuti diklat, sebelumnya tercantum dalam daftar peserta diklat yang diajukan menteri instansi asal calon PPNS. Pertimbangan Kapolri dan Jaksa Agung juga disyaratkan agar seseorang dilantik menjadi PPNS. Namun, PP memberikan batasan waktu pertimbangan kedua kepala lembaga penegak hukum tersebut yaitu 30 hari. Jika sampai batas waktu yang ditentukan, pertimbangan tersebut tak diberikan, maka kedua kepala institusi tersebut dianggap menyetujui usulan.

 

Pada bagian penjelasan PP disebutkan, penyidik mempunyai peran penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Pasal 1 huruf 1 dan Pasal 6 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan.

 

Berdasarkan PP itu, seharusnya PPNS Kehutanan dapat menyerahkan langsung berkas penyidikan perkara tindak pidana kehutanan berdasarkan UU No 41 Tahun 1999 pada kejaksaan. Namun karena penuntutan dilakukan di Pengadilan Negeri bukan pada pengadilan khusus seperti perkara korupsi atau pajak, ketergantungan akan jaksa menjadi kendala tersendiri. Oleh sebab itu koordinasi sejak mulai penyelidikan dugaan tindak pidana kehutanan menjadi solusi.

 

Skim Bantu

Bila PPNS Kehutanan berkoordinasi menjalankan UU, maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan malah tak melakukan itu. Mereka malah menerapkan skim bantu untuk menyidik.

 

“Karena jumlah PPNS kami minim, PPNS yang ada di kantor wilayah terdekat membantu penyidikan rekan mereka di kantor wilayah lain,” terang Sugeng Hapriyanto, Kasubdit Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai.

 

PPNS Bea dan Cukai menjalankan empat UU sekaligus yaitu UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Narkotika, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Dedi mendata jika kantor pelayanan BC memiliki pegawai 300-350 orang, maka harus ada dua PPNS.

 

“Sekarang ada yang cuma satu penyidik. Jadi harus diperbantukan dari kantor wilayah lain atau kantor pusat. Agak kerepotan memang,” tukasnya.

 

Idealnya, imbuh Dedi lagi, dengan total pegawai bea cukai sekira 11 ribu, idealnya penyidik 10 persen. Tapi saat ini sekitar 600 PPNS dari yang terdaftar 1.000.

 

Dedi akui tak ada hambatan komunikasi antara PPNS di tempatnya dengan penyidik Polri. Meskipun ada ganjalan, namun itu dia nilai tak cukup berarti. Yaitu, PPNS Bea dan Cukai diberi kewenangan menyerahkan berkas penyidikan ke penuntut umum dan Polri hanya diberi tembusan. “Polri minta disederhanakan dulu pada mereka lalu ke penuntut  umum,” sambungnya. Guna menjembatani itu, Ditjen Bea dan Cukai melaporkan secara periodik pusat infomasi kriminal nasional tentang penanganan perkara.

 

Sedangkan soal pendapatan, Dedi menjawab, PPNS di BC belum fungsional. Namun dengan skim remunerasi, mereka tak lagi khawatir, aku Dedi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.