Kamis, 30 September 2010

Anggota DPR Tolak Alternatif Pengganti Studi Banding

Studi banding hanya salah satu metode dalam penyusunan sebuah undang-undang. Dasar hukumnya pun hanya diatur dalam tata tertib DPR.
Ali
Anggota DPR tolak Alternatif pengganti studi Banding, Foto: Sgp

Kegiatan anggota DPR melakukan studi banding dalam penyusunan sebuah undang-undang menuai kecaman dari publik. Para anggota dewan dinilai hanya melalukan plesiran tanpa memberikan laporan yang signifikan dalam pembahasan undang-undang yang sedang mereka buat. Lalu, apakah studi banding masih diperlukan?

 

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandi mengingatkan bahwa studi banding bukan merupakan syarat utama dalam menyusun sebuah undang-undang. “Studi banding hanya salah satu metode,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Kamis (30/9).

 

Kegiatan ini awalnya bertujuan agar pembahasan rancangan sebuah undang-undang menjadi lebih efektif. Menurut Ronald, dasar hukum studi banding tak diatur secara spesifik baik di UUD 1945 maupun UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Studi banding secara spesifik hanya diatur dalam Tata Tertib DPR dengan nomenklatur ‘kunjungan ke luar negeri’.

 

Pasal 143 ayat (3) Tatib DPR menyatakan bahwa komisi, gabungan komisi, badan legislasi, panitia khusus, atau badan anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan pimpinan DPR. Ketentuan inilah yang kemudian ditafsirkan sebagai kegiatan studi banding.

 

Ronald menjelaskan kegiatan studi banding yang dilakukan selama ini pun masih ‘asal-asalan’. “Tak jelas kapan waktu yang baku, kapan mereka melakukan studi banding. Bahkan, ada dalam satu pembahasan RUU, pembahasan substansialnya sudah selesai, mereka baru melakukan studi banding,” jelasnya.

 

Ronald tak asal omong. Berdasarkan data yang dihimpun oleh PSHK, Anggota DPR periode 2009-2014 ini yang baru bekerja belum genap 10 bulan (per akhir September 2010) sudah melaksanakan studi banding sebanyak 19 kali ke 14 negara. Uniknya, studi banding pertama kali dilakukan pada 26 Oktober 2009 sampai dengan 2 November 2009.

 

“Pada saat itu, mereka baru 25 hari bekerja setelah dilantik. Hasilnya pun tak jelas apakah data yang mereka peroleh sudah diolah atau belum,” tutur Ronald.

 

Para Anggota DPR pada periode 2005-2009 yang lalu juga setali tiga uang. Pada periode itu setidaknya telah dilaksanakan 143 studi banding atau kunjungan ke luar negeri. Namun, lanjutnya, hanya ada tiga laporan hasil kunjungan kerja yang dipublikasikan. Yakni, kunjungan kerja Komisi III ke Swedia membahas lembaga Ombudsman, kunjungan kerja Komisi III ke Darfur Sudan, dan Kunjungan delegasi Panja RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

 

Laporan yang dipublikasikan pun tak sesuai dengan harapan. “Kunjungan Kerja ke Swedia untuk RUU Ombudsman hanya setebal satu lembar halaman,” tutur Ronald. Isinya pun tak lebih dari sekedar deskripsi singkat kegiatan dan jadwal acara.

 

Melibatkan Mahasiswa

Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamuha mengatakan konsep studi banding yang ada saat ini perlu diperbaiki. “Saya rasa Tatib DPR itu harus diubah,” ujarnya. Menurutnya, kunjungan kerja ke luar negeri tetap bisa dilakukan sepanjang menghadiri kegiatan badan kerja sama antar parlemen.

 

Sedangkan untuk studi banding dalam pembahasan sebuah undang-undang perlu dipikirkan cara-cara lain. Misalnya, dengan memanfaatkan Kedubes Indonesia yang ada di luar negeri. “Mereka kan bisa diminta bantuan untuk melakukan riset,” tuturnya. Selain itu, DPR juga bisa meminta bantuan kepada para mahasiswa (yang sedang mengambil program master dan doktoral) untuk melakukan riset terkait RUU yang sedang dibahas.

 

Pengamat Parlemen, Fadjroel Rahman sependapat dengan Abdullahh. Menurut Fadjroel, riset memang sangat penting dalam pembahasan sebuah undang-undang. Ia mengatakan jangan sampai ada satu undang-undang yang dibuat tanpa riset yang mendalam. “Tapi kalau konsepnya seperti study tour anak SMP begini lebih baik tak usah,” tuturnya.

 

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani menilai usulan tersebut kurang tepat. “Memangnya mahasiswa atau Kedubes yang buat undang-undang? Yang buat undang-undang kan kami,” ujar Politisi PPP ini. Karenanya, ia menilai kunjungan kerja –Yani menolak menyebut studi banding- tetap diperlukan oleh DPR.

 

Menurut Yani, kehadiran para anggota DPR tetap harus hadir secara fisik di negara tersebut. “Nggak bisa membuat sebuah undang-undang hanya berdasarkan dokumen mentah. Kami perlu merasakan ruh atau nuansa kebatinan di negara itu supaya dapat menangkap maksudnya dengan tepat,” ujarnya.

 

Meski begitu, Yani memahami kritikan-kritikan para pengamat seputar hasil laporan kunjungan kerja yang jarang dipublikasikan. “Kalau soal itu, saya sepakat. Saya juga sering mengkritik kebiasaan ini di DPR,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan bila masalahnya itu seharusnya mekanisme publikasi yang diperbaiki, bukan justru menghilangkan kegiatan kunjungan kerja (studi banding) sama sekali. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua