Susno Duadji sedikit bernafas lega. Tujuh orang mantan Kapolres di jajaran Polda Jawa Barat semasa Susno menjabat Kapolda memberikan keterangan seragam tentang pemotongan dana pengamanan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Jawa Barat 2008 silam.
Bersaksi di depan majelis hakim PN Jakarta Selatan, Kamis (09/12), tujuh orang mantan Kapolres satu suara membenarkan pemotongan dana pengamanan Pilkada. Namun pemotongan dana itu bukan atas perintah Kapolda Susno Duadji, melainkan perintah Kepala Bidang Keuangan Polda Jawa Barat.
Rahmat Hidayat, mantan Kapolres Kuningan, mengatakan anggaran operasional pengamanan di kabupaten Kuningan yang tertera dalam kuitansi berjumlah Rp347 juta. Polres menerima kucuran dana dalam empat tahap. Tahap pertama, diterima Bendahara Satuan Kerja (Bensatker) Polres Kuningan sebesar Rp100 juta. Tahap berikutnya berturut-turut 100 juta, 47,3 juta, dan 47 juta rupiah. Hingga Rahmat lengser dari kursi Kapolres, masih ada selisih pembayaran. “Ada selisih Rp60 juta, yang hingga kini belum turun,” ujarnya.
Ketika Rahmat mempertanyakan kekurangan dana pengamanan itu, Binsatker menunjuk Bidkeu Polda Jawa Barat. Rahmat juga mengetahui jumlah potongan untuk setiap Polres berbeda-beda.
Guntur Gafar punya penjelasan senada. Mantan Kapolres Sukabumi ini mengatakan kepolisian resort yang dia pimpin kecipratan dana pengamanan pilkada sebesar Rp667 juta. Pada tahap keempat, seharusnya Polres menerima Rp413 juta. Nyatanya, yang sampai hanya Rp170 juta. Berarti ada selisih lebih dari 200 juta rupiah. Ketika Guntur mempertanyakan, petugas Binsatker kembali menunjuk Bidkeu Polda.
Polres Banjar, menurut mantan Kapolres Kurniawan, seharusnya menerima dana Rp334 juta. Faktanya, ada potongan hingga Rp45 juta. “Sampai saya pindah juga belum turun,” ujar Kurniawan di depan majelis hakim pimpinan Charis Mardiyanto.
Indramayu dan Bogor lebih besar lagi. Menurut eks Kapolres Syamsudin Jangir, masih ada sisa Rp220 juta yang belum diterima Binsatker dari total Rp700 juta jatah Polres Indramayu. Kabupaten Bogor, kata eks Kapolres Arif Ontowiryo, masih tersisa hingga Rp640 juta. Dua mantan Kapolres lain, DS Adityawarman (Tasikmalaya), dan Sofyan Syarif (Purwakarta) memberikan keterangan yang tak jauh beda. Ada selisih antara biaya yang seharusnya dengan yang diterima di lapangan. Para Kapolres ini hanya diminta meneken sesuai angka yang tertera dalam kuitansi.