Siapapun pasti setuju, kalau korupsi di Indonesia masih tinggi. Meski demikian, prestasi buruk itu diimbangi dengan capaian positif lain.
Badan dunia untuk program pembangunan (United Nation Development Program/UNDP) menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) Indonesia mengalami peningkatan. Lembaga itu mengungkapkan HDI Indonesia periode 1980-2010, meningkat sebesar 54 persen. Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat empat dalam 10 besar negara dengan perkembangan HDI signifikan terbesar di dunia. Penilaian HDI berfokus pada pembangunan ekonomi dan sosial negara anggotanya.
Bersama Indonesia dalam peringkat 10 besar adalah Oman, China, Nepal, Arab Saudi, Laos, Tunisia, Korea Selatan, Aljazair, dan Maroko. Namun, kenaikan HDI itu belum dapat mengangkat posisi Indonesia yang masih berada dalam kelompok negara menengah. Indonesia berada pada peringkat 180 dunia. Sedagkan negara sekawasan, seperti Thailand di peringkat 92, Malaysia di peringkat 57, dan Singapura di peringkat 27.
Menurut Jeni Klugman, direktur Human Development Report OfficeUNDP, penilaian yang dilakukan UNDP tidak melihat kaitan langsung antara tingkat korupsi dengan perkembangan HDI di suatu negara.
Jeni di hadapan wartawan di Jakarta, Jumat (10/12) menerangkan, ada tiga indikator yang dipakai UNDP untuk melihat tingkat HDI suatu negara. Pertama, sektor pendidikan. UNDP menilai sejauh mana keberhasilan orang Indonesia menyelesaikan level pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Selain itu, tingkat buta aksara juga bagian penting dalam penentuan hasil survei.
Indikator selanjutnya adalah sektor kesehatan. Hal ini berkaitan dengan tingkat harapan hidup masyarakat Indonesia dan ketidaksetaraan jender, terutama dalam hal kesehatan reproduksi.
Terakhir, UNDP menggunakan indikator standar pemasukan rumah tangga (income). Survei menilai kelayakan listrik, air minum, sanitasi, aset, dan beberapa lainnya.
Hal ini, menurut Jeni, tidak berkaitan lansung dengan level korupsi di Indonesia. “Karena itu, kami tidak memperhitungkan kondisi pemberantasan korupsi sebagai bagian dari survei,” ujarnya.
Meski demikian, Jeni menegaskan beberapa hal yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan tetap jadi perhatian. Tim penilai melihat kemampuan lembaga pemerintahan di sektor pendidikan, kesehatan, dan perencanaan pembangunan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance).
Dalam level korupsi, indonesia temasuk negara dengan level korupsi buruk. Survei indeks persepsi korupsi yang dilakukan Transaparansi Internasional tahun 2010, menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dunia dengan indeks 2,8. pada indeks yang sama, ada negara Afrika yaitu Gabon dan Benin.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal TI Indonesia, Teten Masduki, menyatakan korupsi memang tidak berkaitan langsung dengan HDI. Namun, ia menilai korupsi tetap punya pengaruh besar terhadap pembangunan manusia Indonesia. “Teorinya, korupsi itu kan memiskinkan,” ujarnya via telepon pada hukumonline.
Teten menegaskan, dampak korupsi terhadap peningkatan HDI sangat erat. Sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang menjadi indikator penilaian HDI tidak lepas dari korupsi. “Alokasi dana pendidikan, kesehatan, dan lainnya bisa lebih besar. Dengan demikan, seharusnya jika tidak ada korupsi level HDI Indonesia dapat lebih tinggi,” pungkasnya.