Selasa, 28 December 2010

Modal di Bawah Seratus Milyar, Bank Umum Menjadi BPR

Bank wajib melakukan pemberitahuan dan pengumuman kepada seluruh nasabah mengenai perubahan izin usaha menjadi BPR.
Yoz

Bank umum yang bermodal cekak harus siap tergusur di tahun 2011. Jika tak bisa memenuhi modal minimum sebesar Rp100 miliar, Bank Indonesia (BI) tak segan mendegradasi bank tersebut menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 12/36/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat.

 

Surat edaran ini merupakan kelanjutan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/9/PBI/2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat, yang dikeluarkan BI pada 22 Februari 2008.

 

Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Wimboh Santoso, menjelaskan SE BI itu dikeluarkan terkait pelaksanaan perubahan izin usaha bank umum menjadi BPR yang dilakukan secara mandatory.  Perubahan itu berlaku bagi bank umum yang tidak memenuhi modal inti minimum sebesar Rp100 miliar sesuai dengan PBI No 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No 9/16/PBI/2007.

 

Pokok-pokok dalam penjelasan SE BI itu untuk memastikan bank melakukan pemberitahuan dan pengumuman kepada seluruh nasabah mengenai perubahan izin usaha menjadi BPR. Selain itu, SE BI juga memperjelas proses penyesuaian perubahan izin usaha dari bank umum menjadi BPR yang mencakup pelaksanaan RUPS, penyesuaian kegiatan usaha termasuk penyesuaian kegiatan sistem pembayaran, penyesuaian jaringan kantor, penyesuaian pelaporan dan pemenuhan ketentuan pengawasan serta penyesuaian infrastruktur.

 

“Kemudian memperjelas mekanisme penyelesaian dana nasabah giro serta transaksi giro yang sedang berjalan,” kata Wimboh.

 

Di samping itu, bank umum yang menjalankan usahanya secara konvensional saat diubah izin usahanya secara mandatory, akan diubah izin usahanya menjadi BPR dan tidak dapat langsung menjadi BPRS. Begitu juga sebaliknya, bank umum syariah yang diubah izin usahanya secara mandatory akan diubah izin usahanya menjadi BPRS dan tidak dapat langsung menjadi BPR.

 

Menurut Wimboh, proses konversi dan kegiatan usaha secara konvensional menjadi syariah atau sebaliknya dilakukan setelah pelaksanaan perubahan izin usaha dari bank umum menjadi BPR atau BPRS. Izin usaha bank umum berubah menjadi izin usaha BPR atau BPRS sejak diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia (SKGBI) tentang perubahan izin usaha bank umum menjadi BPR. “SKGBI akan diberitahukan kepada bank,” tambahnya.

 

Terkait penyelesaian sistem pembayaran, BI mewajibkan bank tersebut untuk melakukan empat hal. Pertama, menutup rekening giro bank di BI dan melakukan penihilan saldo dengan terlebih dahulu memperhitungkan kewajiban pembayaran kepada Bank Indonesia.

 

Kedua, menghentikan kepesertaan dalam kegiatan sistem pembayaran melalui sistem Real Time Gross Settlement (RTGS), Scriptless Securities Settlement System (BI-S4), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Sistem Informasi Daftar Hitam Nasional (SIDHN) kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi yang telah berjalan.

 

Ketiga, menjalankan fungsi Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) sampai dengan masa sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam Nasional terhadap nasabah Bank Umum yang diubah izin usahanya menjadi BPR atau BPRS berakhir.

 

Keempat, menghentikan kegiatan bank di bidang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan mewajibkan bank untuk melakukan penyelesaian hak dan kewajiban yang timbul dalam kegiatan APMK, kecuali kegiatan APMK berupa transaksi tunai menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang bersifat stand alone.     

 

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad, mengatakan hingga November 2010 masih ada satu bank yang belum memenuhi permodalan Rp100 miliar. Namun, dia optimistis bank itu akan bisa memenuhi kewajibannya hingga akhir tahun 2010. Hal dikarenakan adanya komitmen dari pemegang saham untuk menambah modal. “Jadi saya kira tidak akan dijual,” ujar Muliaman.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua