Berita

MK Hidupkan Asa Calon Perseorangan di Pemilukada Aceh

Hak calon perseorangan dalam Pemilukada tidak boleh dibatasi pemberlakuannya karena dijamin Pasal 28 D ayat (1) dan (4) UUD 1945.
Oleh:
ASh
Bacaan 2 Menit
MK hidupkan kembali asa Calon Perseorangan di Pemilukada Aceh.<br> Foto: Sgp
MK hidupkan kembali asa Calon Perseorangan di Pemilukada Aceh.<br> Foto: Sgp

Empat warga Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yakni Tami Anshar, Faurizal, Zainuddin Salam, dan Hasbi Baday akhirnya bisa bernapas lega menyusul dikabulkannya permohonan uji materi Pasal 256 UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

 

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan Pasal 256 UU Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan mengikat,” ucap Ketua Majelis MK, Moh Mahfud MD saat membacakan amar putusan di Gedung MK Jakarta, Kamis (30/12).          

 

Untuk diketahui, Tami Anshar dkk meminta MK membatalkan 256 UU Pemerintahan Aceh terkait pencalonan kepala daerah dari calon perseorangan yang hanya diterapkan satu kali dalam Pemilukada Aceh 2006 lalu.  

 

Lengkapnya, Pasal 256 berbunyi, “Ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak undang-undang ini diundangkan.”  

 

Pasal itu dinilai diskriminatif dan merugikan hak konstitusional serta menghalangi hak pemohon untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati dari calon perseorangan dalam Pemilukada di NAD pada 2011 mendatang. Sebelumnya, Pemilukada di sejumlah daerah selain NAD tidak mengakomodir calon perseorangan berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

 

Lalu, aturan itu diuji ke MK oleh sejumlah warga negara. Alasannya, terdapat perlakuan berbeda antara daerah lain dan NAD yang membolehkan calon perseorangan meski hanya boleh diterapkan sekali. Alhasil, MK mengabulkan permohonan itu yang mengakui dan membolehkan calon perseorangan mengikuti Pemilukada. Sebab, NAD telah terlebih dahulu menerapkannya berdasarkan UU Pemerintahan Aceh.

 

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan berdasarkan putusan MK No. 5/PUU-V/2007 calon perseorangan diakui dan diperbolehkan mengikuti Pemilukada. Dalam putusan itu, Mahkamah memberi pertimbangan Pasal 256 UU Pemerintahan dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara di NAD untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dijamin Pasal 28 D ayat (1) dan (4) UUD 1945.  

 

Selain itu, pembentuk undang-undang kemudian mengakomodasi calon perseorangan untuk mengikuti Pemilukada dengan melakukan perubahan terhadap UU No 32 Tahun 2004 lewat UU No 12 Tahun 2008. Dengan demikian calon perseorangan dalam Pemilukada berlaku di seluruh Indonesia.

 

“Jika dilihat pertimbangan hukum Mahkamah dihubungkan dengan perubahan hukum nasional, keberlakukan Pasal 256 UU Pemerintahah Aceh tidak relevan lagi,” tutur Hakim Konstitusi, M Akil Mochtar.

 

Menurut Mahkamah, calon perseorangan dalam ajang Pemilukada tidak termasuk keistimewaan Pemerintahan Aceh sesuai Pasal 3 UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. “Provinsi Papua yang merupakan daerah otonomi khusus juga membolehkan calon perseorangan dalam Pemilukada,” kata Akil.

 

Karena itu, hak calon perseorangan dalam Pemilukada tidak boleh dibatasi pemberlakuannya. Jika tidak, akan menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan ketidaksetaraan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan antara warga NAD dan warga negara Indonesia lainnya.

 

“Warga Aceh akan menikmati hak lebih sedikit karena tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah secara perseorangan yang berarti tidak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan yang dijamin Pasal 28 D ayat (1) dan (4) UUD 1945.”