Anis Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, pernah berucap “Orang-orang yang ‘sudah selesai’ dengan dirinya sendiri harus masuk ke sector public sevices”. Ungkapan ini sangat menyentuh hati dan pemikiran Advokat Spesialis Commercial Law Melli Darsa. Pendiri lawfirm Melli Darsa and Co lebih berkiprah di sektor-sektor publik, tentunya masih di bidang hukum, bidang yang telah digelutinya selama 20 tahun ini.
Nama Melli memang sempat mencuat pada seleksi calon anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lalu. Ia menjadi satu-satunya calon perempuan yang mampu bertahan hingga seleksi tahap-tahap akhir. Ia gagal meyakinkan Panitia Seleksi (Pansel) yang akhirnya memilih Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas untuk dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Namun, keinginan Melli untuk berkiprah di sektor publik tak berhenti sampai disitu. Ia berencana membidik jabatan hakim agung dalam beberapa tahun ke depan. “Seharusnya itu menjadi tujuan akhir dari profesi kita (orang yang berkiprah di bidang hukum,-red),” ujar wanita yang baru berusia 44 tahun ini kepada hukumonline, Senin (27/12).
Melli berencana mencoba dan mendaftar profesi agung ini lima atau tujuh tahun ke depan. Begitu ia benar-benar sudah ‘selesai dengan dirinya’. “Pastinya kalau sudah mencapai 53 tahun ke atas, saya tak akan aktif lagi disini (sebagai partner lawyer di lawfirm-nya),” tutur wanita yang masih kelihatan cantik ini.
Ia juga mengaku kerap memotivasi rekan-rekannya sesama lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) agar lebih berkiprah di public services. “Saya berharap para advokat senior juga seperti itu. Jangan hanya saya saja,” tegasnya. Bila para ‘pembaharu’ ini masuk dalam jumlah yang banyak, maka mereka bisa berbuat banyak untuk memperbaiki lembaga-lembaga hukum publik yang ada.
‘Target’ yang dibidik Melli bukan hanya jabatan hakim agung, tetapi juga jabatan hakim konstitusi. Lalu, apakah seorang corporate lawyer seperti Melli mampu berkiprah di Mahkamah Konstitusi (MK)? Bila anda meremehkan Melli, anda salah besar. Mantan Istri Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Hendardi ini juga memiliki background hukum tata negara yang cukup kuat.
“Ketika di Fakultas Hukum, saya mengambil program kekhususan hukum tata negara. Saya memang senang dengan masalah ketatanegaraan, constitutional law. Ketika bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) saya juga fokus bersinggungan dengan HAM –bagian dari HTN-,” jelasnya. Melli juga pernah belajar politik di Georgetown University pada 1983-1984.