Sabtu, 22 Januari 2011

Sulit Menggugat Produsen Pesawat Akibat Cacat Produk di Indonesia

Korban atau ahli waris korban kecelakaan pesawat lebih memilih mediasi ketimbang litigasi.
CR-10
Ilustrasi foto: www.nyebur.com

Dengan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), perusahaan pembuat pesawat udara atau produsen wajib membayar ganti rugi kepada penumpang dalam hal terjadi kecelakaan akibat cacat produk. Baik karena cacat rancangandan cacat perakitan, maupun cacat akibat salah menetapkan instruksi yang memadai.

 

Tetapi berdasarkan penelitian Ahmad Sudiro, penumang pesawat Indonesia selaku konsumen sulit melayangkan gugatan ganti rugi kepada produsen akibat cacat produk. Dalam disertasi doktor yang dipertahankan di hadapan Senat Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sabtu (15/1) pekan lalu, dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta ini memberikan dua alasan penting.

 

Pertama,  belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur ganti rugi kepada penumpang akibat cacat produk pesawat. Kedua, jika penumpang atau ahli waris korban kecelakaan pesawat udara akibat cacat produk hendak mengajukan gugatan, mereka biasanya diminta menandatangani statement of release and discharge. Dokumen ini antara lain menyatakan “pihak yang menerima pembayaran ganti rugi telah melepaskan dan membebaskan tuntutan/gugatan kepada perusahaan penerbangan maupun perusahaan pembuat pesawat udara dari tanggung jawabnya untuk membayar ganti kerugian selanjutnya”.

 

Menurut Sudiro, ketentuan release and discharge itu sebenarnya tidak adil dan sangat merugikan penumpang atau ahli warisnya. Dalam praktik di Indonesia, kata Sudiro, mereka yang tidak melepaskan hak untuk menuntut ganti rugi akibat cacat produk dapat mengajukan ganti kerugian terhadap produsen pesawat udara ke pengadilan.

 

Selain produsen pesawat, menurut Sudiro, ada dua pihak lain yang punya tanggung jawab membayar ganti rugi kepada penumpang atau ahli warisnya akibat kecelakaan, yakni perusahaan penerbangan sebagai pengangkut dan perusahaan asuransi. Merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata, maskapai penerbangan harus membayar ganti rugi kepada penumpang atau ahli waris, juga berdasarkan strict liability. Dalam praktik di Indonesia –juga dunia internasional—penumpang yang cacat, meninggal dunia, menderita kerugian mental berhak mendapatkan ganti rugi dari maskapai.

 

Menariknya, berdasarkan kajian pria kelahiran Februari 1967 itu, penumpang atau ahli warisnya lebih memilih jalur mediasi ketimbang litigasi untuk memperoleh ganti rugi. Penumpang, papar Sudiro, merasa jalur mediasi dapat meminimalisir biaya dan lebih bermanfaat. Dengan kata lain, jalur mediasi lebih efektif dan efisien bagi kedua belah pihak.

 

Ketiga, ganti rugi dari perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dalam konteks ini merupakan penanggung yang menjamin pengalihan resiko kerugian penumpang udara sesuai dengan jumlah jaminan pembayaran yang dipertanggungkan. Sesuai Undang-Undang tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, penumpang atau agli waris berhak mendapat ganti rugi dari PT Asuransi Jasa Raharja. Premi dibayar pada saat penumpang membayar tiket.

 

Penumpang juga berhak mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi lain apabila secara sukarela mempertanggungkan dirinya, sesuai amanat UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

 

Jumlah ganti rugi

Di hadapan sidang dipimpin Prof. Safri Nugraha, Sudiro menjelaskan kewajiban perusahaan penerbangan untuk membayar ganti kerugian kepada penumpang akibat kecelakaan pesawat udara pernah dialami perusahaan penerbangan dari berbagai negara dengan berpedoman Pasal 21 ayat (1) Konvensi Warsawa tahun 1929. Sesuai Konvensi Warsawa, ketentuan mengenai ganti kerugian pada dasarnya sebagai bentuk tanggung jawab hukum dari perusahaan penerbangan kepada penumpang akibat kecelakaan pesawat udara dalam penyelenggaraan penerbangan internasional.

 

Di Indonesia, payung hukum pembayaran ganti rugi itu antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1995. Namun, Ahmad Sudiro melayangkan kritik terhadap besaran ganti rugi berdasarkan PP ini. Bayaran ganti rugi di dunia internasional sudah jauh lebih tinggi. Dalam praktik, besaran ganti rugi antar satu kecelakaan dengan kecelakaan lain berbeda-beda. Lebih ironis, jelas Sudiro, kewajiban maskapai mengasuransikan resiko kerugian tidak diikuti sanksi kepada perusahaan penerbangan yang tidak mengasuransikan resiko kerugian tersebut. Padahal, kewajiban tersebut berkaitan dengan tanggung jawab maskapai kepada penumpang.

Litigasi VS Mediasi
 - Navatar
24.01.11 09:26
Sekilas kesimpulan Pak Ahmad ini tidak sejalan dengan beberapa teori yang saya pelajari di sekolah hukum. Pemilihan jalur mediasi, misalnya, memang lebih disarankan karena mengandung sejumlah keuntungan dari pada jalur litigasi. Dari segi waktu, biaya, dan (mungkin) kepastian hukum. Mungkin yang harus diiperbaiki adalah pendapingan saat melakukan mediasi tersebut. Jangan sampai konsumen yang (mungkin) buta hukum dikelabui oleh pihak perusahaan, contohnya mengenai strick liability di atas.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua