Minggu, 23 Januari 2011

Sistem Pemidanaan Indonesia ‘Untungkan’ Gayus

Sebanyak apapun kasus Gayus, tetapi bila jaksa hanya menjerat dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka vonis maksimal yang bisa dikenakan ‘hanya’ 20 tahun penjara.
Ali/ASh
Sistem pemidanaan Indonesia untungkan Gayus Tambunan. Foto: Sgp

 


mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">Gayus Halomoan Tambunan akhirnya divonis tujuh tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah pihak mempertanyakan  mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">kenapa  mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">majelis hakim tak mengambil vonis maksimal 20 tahun sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Namun, vonis  color:black">tujuh color:black;mso-ansi-language:IN"> tahun ini ternyata ada ‘untung’-nya juga.

mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">  mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">

mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa mengatakan setiap vonis hakim tentu ada pertimbangannya. “Coba kalau dia (Gayus,-red) dikasih vonis 20 tahun, perkara lain kan tidak bisa kena lagi,” ujarnya di Gedung MA, Jumat (21/1). mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">

color:black"> 

color:black">Seorang Ketua MA tentunya tidak akan berargumen jika tidak ada rujukan hukumnya. Salah satu rujukan itu adalah  mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">KUHP  mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">yang memang  mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">hanya mengatur maksimal 20 tahun bagi  color:black">jenis  color:black;mso-ansi-language:IN">pidana selama waktu tertentu. Pasal 12 ayat (4) KUHP menyatakan  color:black">“ color:black;mso-ansi-language:IN">Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. color:black">”

mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">  mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">

mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">Sebagai informasi, KUHP mengatur beberapa jenis pemidanaan terhadap badan. Di antaranya, pidana (hukuman) mati dan pidana penjara. Nah, pidana penjara ini terbagi lagi menjadi dua jenis, pidana seumur hidup dengan pidana selama waktu tertentu.

mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">  mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">

mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">Karenanya, menurut Harifin, vonis  color:black">tujuh color:black;mso-ansi-language:IN"> tahun ini membuka celah untuk perkara-perkara lain yang masih diperiksa  color:black">K mso-ansi-language:IN">epolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperberat hukuman Gayus. “Ini supaya orang mengerti,” ujarnya lagi. mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">

mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">  mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">

mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">Dalam vonis tujuh mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN"> tahun penjara itu, Gayus memang baru dijerat dua kasus. Yakni, kasus mafia pajak PT Surya Alam Tunggal (kasus korupsi) dan kasus mafia hukum dengan menyuap sejumlah pejabat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim yang menangani kasusnya sebelumnya.

mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">  mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">

mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">Harifin mengatakan saat ini Mahkamah Agung (MA) tengah memeriksa kasasi jaksa terhadap vonis Pengadilan Negeri Tangerang yang membebaskan Gayus beberapa waktu lalu. “Jika divonis di tingkat kasasi ini juga harus diperhitungkan, perkara Gayus itu kan tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut,” jelasnya.   mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua