Koin Berbalas Koin
Jeda

Koin Berbalas Koin

Oleh:
Fat
Bacaan 2 Menit
Foto: Fat
Foto: Fat

Aksi pengumpulan koin seolah menjadi tren untuk menyindir kebijakan atau suasana politik terkini. Jika sebelumnya sejumlah anggota DPR menggelar aksi pengumpulan koin untuk menyentil curhatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal gajinya yang tak pernah naik, kini giliran sekelompok orang yang menamakan diri ‘Sahabat Demokrat’ menggelar aksi serupa.

 

“Ini bukan ajang balas dendam,” ujar Koordinator Sahabat Demokrat Andrew Napitupulu di depan Gedung KPK, Rabu (2/2). Komentar ini terlontar ketika Sahabat Demokrat memberikan uang receh atau koin yang digalangnya untuk diberikan ke para koruptor melalui KPK.

 

"Tindakan ini sebagai dukungan moril kepada KPK yang telah memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi," kata Andrew.

 

Dalam aksi ini, Sahabat Demokrat membawa styrofoam berbentuk kotak dan beberapa spanduk yang bertuliskan 'Koin untuk DPR RI, kasihan uang korupsinya masih kurang'. Spanduk dibentangkan sebelum koin yang telah terkumpul diberikan ke KPK.

 

Aksi yang digelar Sahabat Demokrat ini memang sengaja ditujukan kepada anggota DPR. Khususnya kepada sejumlah anggota DPR yang telah ditahan dalam kasus traveller cheque.

 

Sikap antipati Sahabat Demokrat terhadap anggota DPR, lanjut Andrew, makin bertambah ketika beberapa anggota DPR mengusir dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dalam rapat di Komisi III beberapa hari lalu.

 

Lebih jauh Andrew menampik aksi yang dilakukan Sahabat Demokrat ini merupakan ajang balas dendam atas aksi sejumlah pengumpulan koin untuk gaji presiden. "Nggak ada unsur balas dendam, memang sih presiden diserang, sakit hati kami. Lembaga kepresidenan dilecehkan seperti itu," ujar Andrew.

 

Aksi ini tak berlangsung lama. Usai bertemu staf Pengaduan Masyarakat KPK, massa Sahabat Demokrat yang berjumlah empat orang ini langsung meninggalkan Gedung KPK. Koin yang dikumpulkan pun diberikan ke pihak KPK. "Kami juga berencana akan menggelar aksi serupa di Gedung DPR," tutup Andrew.

Tags: