Selasa, 08 Pebruari 2011

Adang Daradjatun Pasang Badan untuk Nunun

Ia siap datang jika dipanggil KPK untuk diperiksa soal keberadaan istrinya, Nunun Nurbaeti dalam kasus traveller cheque.
Fat
Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan Haryono Umar belum bisa mencari informasi pembanding (second opinion) terhadap kesehatan Nunun. Foto: Sgp

Ramainya pemberitaan mengenai Nunun Nurbaeti terkait kasus dugaan suap ke sejumah anggota dewan membuat gerah keluarga Nunun. Suami Nunun, Adang Daradjatun berharap asas praduga tak bersalah kepada istrinya terkait kasus Traveller Cheque tetap dijunjung tinggi. Karena hingga kini istrinya masih berstatus sebagai saksi, bukan tersangka.

 

“Jadi tolong asas praduga tak bersalahnya diperhatikan betul-betul. Saya perhatikan akhir-akhir ini ada pembunuhan karakter terhadap istri saya,” kata Adang yang juga anggota Komisi III dari PKS ini di Jakarta, Selasa (8/2).

 

Kondisi Nunun, lanjut Adang, hingga kini masih dalam perawatan. Ia tak bersedia memberitahu dimana Nunun itu dirawat. Karena, saat Nunun dirawat di RS Mount Elizabeth Singapura awal tahun lalu, ada media yang datang ke dokter dan bertanya-tanya mengenai Nunun. Akibatnya, dokter tersebut tak mau lagi menangani istrinya karena ‘kapok’ ditanya-tanya wartawan. “Sampai saat ini ibu masih sakit. Ibu masih dirawat di RS tertentu yang hasilnya (kesehatan, red) ibu lebih jelek dari pada sebelumnya,” katanya.

 

Ia berjanji istrinya akan bersikap kooperatif terkait penyidikan kasus oleh KPK. Namun, ia belum tahu hingga kapan istrinya dapat memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa. Sikap kooperatif pun akan dilakukan Adang sendiri apabila dia diminta KPK untuk datang. “Saya tidak akan dahului KPK, kalau saya diminta keterangan, saya akan hadir. Jangan persepsi saya tidak kooperatif.”

 

Dokter pribadi Nunun, Andreas Harry mengatakan dari status medis yang ada, Nunun disebut tak boleh stres sedikitpun. Karena penyakit yang diderita Nunun adalah gangguan di memorinya. “Status medisnya, ibu tak boleh dalam suasana stres,” katanya.

 

Awal penyakit Nunun terjadi pada pertengahan Juli 2009 lalu. Saat itu Nunun terserang stroke untuk pertama kali. Kemudian pada awal 2010, pasiennya mengalami amnesia akut. Barulah dibawa ke Singapura. Hingga kini, kesehatan Nunun masih diperiksa Andreas dengan melakukan kontrol setiap enam bulan sekali.

 

Di tempat yang sama, pengacara Nunun, Ina Rachman mengatakan siap apabila KPK menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam kasus ini. Menurut dia, sebagai orang yang mengerti hukum, apapun tindakan KPK adalah proses hukum yang harus dihormati. “Ya itu (menetapkan Nunun tersangka, red) hak KPK. Iya nggak apa-apa, poin pertama saya taati proses hukum,” tukasnya.

 

Sebelumnya mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan bahwa Nunun tidak sakit. Bahkan, Fahmi menegaskan, saksi kunci dari kasus dugaan suap ke sejumlah mantan anggota dewan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004 silam tersebut berada di luar negeri.

 

Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan Haryono Umar mengaku masih harus mendalami informasi ini dengan mendiskusikan bersama penyidik yang menangani kasus Traveller Cheque. “Itu informasi-informasi penting. Nanti kita akan dalami dan tentunya akan menjadi perhatian,” katanya kemarin di KPK.

 

Haryono mengaku, hingga kini pihaknya belum bisa mengambil langkah untuk mencari informasi pembanding (second opinion) terhadap kesehatan Nunun. Hal ini dikarenakan KPK belum mengetahui dimana keberadaan Nunun. KPK berharap Nunun dan pihak keluarga mau bekerjasama dalam penyidikan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua