Jumat, 18 Pebruari 2011

F-PPP: Bubarkan Ahmadiyah, Pertahankan FPI

Ahmadiyah dinilai telah melanggar Pasal 1 dan Pasal 2 UU Penodaan Agama.
Ali
F-PPP desak Presiden SBY bubarkan Ahmadiyah.Foto: http://ppp-kabtegal.co.cc

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar menegaskan bahwa fraksinya meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membubarkan Ahmadiyah sebagai organisasi maupun sebagai aliran. Ia mengatakan Jamaah Ahmadiyah Indonesia telah melanggar UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

 

“Ahmadiyah telah melanggar Pasal 1 dan Pasal 2 UU Penodaan Agama,” ujar Hasrul dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/2).

 

Pasal 1 berbunyi Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.

 

Anggota Komisi III dari PPP Ahmad Yani menambahkan proses pembubaran Ahmadiyah, berdasarkan peraturan perundang-undangan, tak memerlukan putusan pengadilan atau pun fatwa dari pengadilan. Menurut Yani, cukup berdasarkan tindakan oleh Presiden. “Ini pembubaran aliran sesat, bukan pembubaranormas,” tegasnya.

 

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bila ada yang melanggar ketentuan Pasal 1 maka akan diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Ini bila pelanggaran dilakukan oleh seseorang.

 

Bila pelanggaran dilakukan oleh sebuah organisasi atau suatu aliran kepercayaan, berdasarkan Pasal 2 ayat (2), Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang.

 

“Keputusan dibuat oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri,” ujar Yani menjelaskan isi pasal tersebut.

 

Hasrul menjelaskan berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Ahmadiyah dan Komisi VIII DPR, Rabu-Kamis kemarin (16-17/2), telah jelas penyimpangan ajaran Ahmadiyah. “Dalam RDP kemarin, Ahmadiyah menegaskan Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi. Dan Tadzkiroh sebagai wahyu atau semacam kitab suci,” ujarnya.

 

Padahal, dalam rapat dengan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), Ahmadiyah hanya mengakui Mirza sebagi pembaharu dan Tadzkiroh bukan sebagai kitab suci. “Ini sudah jelas penyimpangannya,” tambah Hasrul.

 

Bila Fraksi PPP tegas meminta Ahmadiyah dibubarkan, perlakuan berbeda diberikan kepada Front Pembela Islam (FPI). “Kami tak setuju FPI dibubarkan. FPI itu aset bangsa,” ujar Hasrul. Ia bahkan meminta Pemerintah harus berkoordinasi dan melakukan pembinaan terhadap FPI.

 

Hasrul menegaskan bila FPI dibubarkan, Pemerintah justru tidak akan tenang. “Pemerintah tak akan tenang karena sikap FPI yang ingin membubarkan Ahmadiyah adalah aspirasi akar rumput,” ujarnya.

 

Direktur LBH Jakarta Nurkholis Hidayat mempertanyakan mengapa isu pembubaran dan kriminalisasi penganut Ahmadiyah baru dilontarkan sekarang. “Undang-undangnya itu kan sudah berlaku sejak 1965,” ujarnya kepada hukumonline. Bila hal ini dilakukan, ia menghitung akan ada 500 ribu penganut Ahmadiyah yang akan di penjara.

 

Nurkholis menilai penegak hukum akan sulit membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Ahmadiyah terhadap SKB tiga menteri. Yakni, Ahmadiyah tak boleh menyebarkan ajarannya. “Debatnya nanti, seberapa bukti yang dimiliki untuk menunjukkan bahwa Ahmadiyah melakukan kegiatan penyebaran-penyebaran ajarannya itu,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Nurkholis berpendapat bila UU Penodaan Agama ini mau digunakan maka justru pihak FPI yang kerap melakukan tindakan kekerasan yang dapat dikriminalkan. Pasal 4 yang memasukan Pasal 156a KUHP mengancam pidana maksimal lima tahun bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. 

 

Berdasarkan catatan hukumonline, UU Penodaan Agama ini pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Putusannya, Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan ini. Namun, majelis menyarankan undang-undang ini sebaiknya direvisi agar lebih jelas substansinya. Dengan begitu, maka tidak akanmenimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktek.

 

Dalam UU Penodaan Agama ini, setidaknya ada enam agama yang diakui di Indonesia. Yakni, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Sementara, agama-agama lain seperti Yahudi, Zarazustrian, Shinto, dan Thaoism mendapat jaminan dan dibiarkan ada di Indonesia.

 

 

PPP-FPI
 - jack
25.03.11 14:22
ini artinya, parpol PPP ini mungkin satu dari beberapa kekuatan yang ada dibelakang FPI. Pantas Polisi tidak berkutik menghadapi FPI.
menentang
 - satria
17.03.11 22:34
setiap manusia berhak menentukan atau memilih kepercayaan yg di anut'y. bahkan ketentuan trsebut telah di akui oleh semua umat beragama.. hanya org BODOH yg memaksakan seseorang untuk mengambil pilihan atas kepercayaan yg di anut. pada dasar'y agama islam itu di sebutkan lebih dari 10 jenis agama islam.. dan mungkin ahmadiyah adalah slah 1 jenis dri agama islam yg ada. lalu knpa kita harus mempermasalahkn ahmadiah? apa yg membuat org beranggapan bhwa agama ini SESAT?? apa krna cara dia menyembah tuhan yg berbeda? apa krna cara berpakaian mreka yg berbeda? setau saya tidak. bahkan ahmadiah, tidak memalukan sama sekali. meski dia membawa nama islam. ahmadiah tidak prnah mncari masalah. berbeda dengan klompok FPI. membawa atas namakan agama islam. tapi selalu membuat onar dan keributan. contoh beberapa kejadian yg lalu. apa pantas anggota FPI bertindak sewenang wenang. kasar, dan arogan. sedangkan agama islam mengajarkn suatu kerukunan, cinta damai. sekalipun kepada umat beragama yg lain. apa itu yg pantas di bela? berkacalah pada diri pribadi sob. apa diri anda sudah merasa benar, jika anda sudah bisa brfikir klo org lain itu salah.! agama" lainpun tidak merasa resah dengan adanya ahmadiah. lalu mengapa islam hrus merasa resah? bhkan kalo menyangkut ketentuan. se x pun itu dlm umat beragama. agama yg ditentukan itu da 5. bukan 6.
ISLAM
 - Said
25.08.13 13:49
Ahmadiyah itu sesat menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad Dan itu bukan islam tapi sesat. Nabi Terakhir Nabi Muhammad SAW Aku Besaksi Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Dan Aku Besaksi Bahwa Nabi Muhammad utusan Allah
Ahmadiyah sesat
 - Islam damai
19.10.13 00:13
Komentar anda banyak, tapi sama sekali tidak berbobot. nol besar. aku kasih contoh : "hai , orang tuamu pelacur !!! " tentu kamu marah !!!! karena orang tuamu bukan pelacur ! nah ahmadiyah ini mengakui adanya nabi baru, padahal di ajaran Islam nabi terakhir yaitu nabi mukhammad SAW. ini berarti ahmadiyah menodai ajaran Islam. solusinya : harus di bubarkan !!!! ingat !!! ortumu bukan pelacur yaa....
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua