Kamis, 03 Maret 2011

Beramai-Ramai Mengepung Pelaku Pencucian Uang

DPR dan Pemerintah menyetujui pengesahan RUU Transfer Dana menjadi Undang-Undang. Hakim mulai akomodir pembalikan beban pembuktian dalam kasus pencucian uang. Presiden, polisi dan ulama mendukung.
Muhammad Yasin/Rofiq Hidayat
Beramai-ramai mengepung pelaku pencucian uang, Foto: Ilustrasi (Sgp)

Saat ini polisi sedang memasang telinga dan mata, mengamati pergerakan duit dalam rekening seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebelumnya polisi sudah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang rekening mencurigakan sang pegawai. Berdasarkan analisis profil, patut dicurigai jika sang pegawai melakukan transaksi dengan total Rp27 miliar dalam beberapa kali setoran tunai.

 

Rekening dengan nilai transaksi Rp27 miliar tadi hanya salah satu dari 42 hasil analisis rekening mencurigakan pegawai pajak. Saat rapat dengan Komisi Hukum DPR medio Februari lalu, Ketua PPATK Yunus Husein menjelaskan ada 3.616 pegawai yang diteliti, plus 12.089 anggota keluarga mereka. Dari penelitian itu, PPATK antara lain menemukan modus penarikan tunai bukan hanya atas nama pegawai, tetapi juga atas nama isteri dan anak pegawai bersangkutan tanpa didukung dasar transaksi yang memadai.

 

PPATK memang sedang getol memelototi rekening-rekening mencurigakan. Sasaran PPATK bukan hanya pegawai pajak. Transaksi mencurigakan berkaitan dengan terorisme juga dianalisis. Pada akhir tahun lalu, PPATK melansir ada 128 transaksi mencurigakan terkait terorsme. Dari semua kasus ini, motif pencucian uang menjadi fokus perhatian. Apalagi setelah kasus Gayus Halomoan Tambunan dan Bahasyim Assifie terungkap.

 

Sejumlah pihak kini pasang kuda-kuda. Aparat hukum berusaha memproses para pelaku pencucian uang ke meja hijau. Sepanjang tahun 2010, Mahkamah Agung menerima 11 perkara pencucian uang, setara dengan 0,33 persen dari total 3291 tindak pidana khusus. Hakim juga menjatuhkan hukuman relatif berat kepada pelaku.  

 

Menjerat pelaku pencucian uang bukan perkara gampang mengingat perbuatan ini termasuk kategori white collar crime. Apalagi sangat mungkin perdebatan hukum klasik: apakah kejahatan asal (predicate crime) harus dibuktikan terlebih dahulu baru membuktikan pencucian uang, atau kedua tindak pidana itu bisa dilepaskan satu sama lain. “Kita harus membuktikan apakah itu terkait pencucian uang, kemudian kita harus buktikan korupsinya,” kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Ito Sumardi.

 

Untuk mencari solusi atas persoalan ini, PPATK dan Kejaksaan Agung sebenarnya sudah pernah mengajak Polri dan Mahkamah Agung untuk duduk bersama. Hakim Agung Djoko Sarwoko, dalam workshop 2009 itu menegaskan sikapnya:tindak pidana pencucian uang bersifat independen, mandiri, dan memiliki karakter tersendiri. Sehingga, proses penegakan hukumnya tidak terpengaruh oleh pembebasan terdakwa dari predicate crime.

 

UU Transfer Dana

Tidak ketinggalan, eksekutif dan legislatif menyiapkan perangkat hukumnya. Komponen bangsa yang lain berlomba menghujat pelaku pencucian uang. Perangkat hukum terakhir yang disepakati DPR dan Pemerintah adalah Undang-Undang tentang Transfer Dana. Rapat Paripurna DPR, 22 Februari lalu, menyetujui Rancangan Undang-Undang Transfer Dana itu disahkan menjadi Undang-Undang. Menurut Ketua Pansus RUU, Edwin Kawilarang, prinsip-prinsip transfer dana yang legal diatur dalam wet ini.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua