Kamis, 10 Maret 2011

Menkumham: Jangan Alergi dengan Advokat Asing

Peradi yakin ada beberapa advokat asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal.
Ali Salmande
Menkumham berpendapat keberadaan Advokat asing positif bagi hukum nasional, Foto: Sgp

Maraknya advokat asing yang berpraktik di Indonesia rupanya sudah cukup membuat gerah DPR, khususnya Komisi III. Ahmad Yani, anggota komisi yang membidangi isu-isu hukum ini, berharap organisasi advokat dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan tindakan pengawasan terhadap advokat-advokat asing yang ada di Indonesia.

 

Khususnya, advokat-advokat asing yang masuk dan berpraktik secara ilegal. “Ini harus ditindak tegas,” tutur pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini di Gedung DPR, Senin (7/3).

 

Yani mengungkapkan modus operandi advokat asing dari negeri tetangga yang bebas beroperasi di Indonesia. Para advokat asing ini melakukan negosiasi di Indonesia, tetapi ketika melakukan penandatanganan kontrak dilaksanakan di Singapura. “Ini harus diperhatikan karena merugikan kita. Pajaknya masuk ke Singapura,” ujarnya.

 

Ada lagi advokat asing yang memanfaatkan lawfirm atas nama advokat Indonesia, tetapi pengendalian kantor hukum itu dilaksanakan di luar negeri. Bahkan, tak sedikit advokat asing yang datang dan berpraktik di Indonesia tanpa dokumen yang jelas. Ia juga meminta Kementerian Hukum dan HAM bertindak tegas terhadap persoalan ini.

 

“Kalau sudah ketahuan melanggar imigrasi atau hukum, pemerintah harus berani mendeportasi,” tukas Anggota Fraksi PPP ini.

 

Dimintai komentarnya, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menegaskan bahwa pihaknya terus melaksanakan fungsinya dalam mengawasi orang-orang asing yang bekerja di Indonesia, terutama advokat asing. Pada prinsipnya, lanjut Patrialis, setiap orang asing yang datang ke Indonesia harus sesuai dengan visa yang dimilikinya.

 

“Dia harus bertindak sesuai dengan visa yang diperolehnya. Bila ada penyalahgunaan visa, maka kita akan melakukan tindakan tegas,” tegas Patrialis kepada hukumonline di Gedung DPR, Rabu (9/3).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua