Jumat, 11 Maret 2011

Pemerintah Didesak Review Aturan Larangan Ahmadiyah

Berbagai kebijakan pemerintah daerah yang melarang Ahmadiyah bermasalah secara formal dan substansi.
Fathan Qorib
Aturan Pelarangan Ahmadiyah di Daerah dinilai bermasalah. Foto:khilafahislamiyyah50.blogspot.com

Setidaknya ada 15 peraturan dari seluruh daerah di Indonesia yang melarang kegiatan jemaah Ahmadiyah. Mulai dari surat keputusan bersama, peraturan bupati hingga peraturan gubernur. Namun, beberapa aturan yang dikeluarkan oleh pejabat daerah tersebut dinilai bermasalah, baik secara formal maupun substansi.

 

Lantaran dianggap bermasalah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi didesak untuk mengkaji aturan-aturan tersebut. Demikian pandangan tiga LSM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Kontras.

 

"Desak Mendagri untuk melakukan executive review peraturan yang dikeluarkan kepala daerah terkait larangan Ahmadiyah. Kalau perlu moratorium kebijakan pejabat daerah tentang larangan aktivitas jemaah Ahmadiyah," kata Ketua YLBHI Erna Ratnaningsih di Jakarta, Jumat (11/3).

 

Selain mendesak pemerintah melakukan eksekutif review, ujar Erna, pihaknya berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung dan atau menggugat surat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

Namun sebelumnya ia akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan beberapa LSM lainnya di daerah. "Karena surat keputusan berasal dari berbagai daerah, jadi selaku kuasa hukum jemaah Ahmadiyah kita koordinasi dahulu," ujarnya.

 

No

Jenis Aturan

Dikeluarkan Oleh

Wilayah

1

Surat Keputusan Bersama Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 tanggal 21 November 1983

Kepala Kejaksaan Negeri Selong

Lombok Barat

2

Surat Keputusan Bersama tentang Pelarangan aliran/ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di wilayah Kabupaten Kuningan tanggal 3 November 2002

Muspida, Pimpinan DPRD, MUI dan Pondok Pesantren dan Ormas Islam Kuningan

Kuningan

3

Surat Keputusan Bersama tentang Pelarangan kegiatan Komunitas Ahmadiyah di Indonesia di wilayah Kabupaten Bogor tanggal 20 Juli 2005

Bupati Bogor, Ketua DPRD Bogor, Dandim 0621, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, Kapolres Bogor, Ketua PN Bogor, Danlanud ARS, Departemen Agama dan MUI Bogor

Bogor

4

Surat Keputusan Bersama 450/Kep.225-PEM/2005 tanggal 9 Agustus 2005

Bupati Garut Agus Supriadi

Garut

5

Surat Keputusan Bersama No. 21 Tahun 2005 tanggal 17 Oktober 2005

Bupati Cianjur, Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur dan Kepala Kantor Depag Cianjur

Cianjur

6

Surat Keputusan Bersama 143 tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006

Bupati Sukabumi, Kajari Cibadak, Kapolres Sukabumi, Depag Sukabumi dan MUI Sukabumi

Sukabumi

7

Peraturan Gubernur 563/KPT/BAN.Kesbangpol&Linmas/2008 tanggal 1 September 2008

Gubernur Sumatera Selatan Mahyudin NS

Sumatera Selatan

8

SK Walikota 450/BKBPPM/749 tanggal 16 November 2010

Walikota Pekanbaru Herman Abdullah

Pekanbaru

9

Surat Edaran Gubernur 223.2/803/Kesbang tanggal 10 Februari 2011

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo

Sulawesi Selatan

10

Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011

Pj. Bupati Pandeglang Asmudji HW

Pandeglang

11

Surat Keputusan Walikota No. 200/160/BKPPM/I/II/2011 tanggal 25 Februari 2011

H. Syahrie Ja’ang

Samarinda

12

Peraturan Gubernur No.188/94/KPTS/013/2011 tanggal 28 Februari 2011

Gubernur Jawa Timur Soekarwo

Jawa Timur

13

Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011 tanggal 3 Maret 2011

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

Jawa Barat

14

Surat Keputusan Walikota Bogor No.300.45-122/2011 tanggal 3 Maret 2011

Walikota Bogor Diani Budiarto

Bogor

15

Peraturan Bupati No. 450/PUM/2011/68 tanggal 16 Februari 2011

Bupati Kampar Burhanuddin Husin

Kampar

Sumber: Kontras


Peneliti PSHK Fajri Nursyamsi mengatakan, desakan moratorium dan pembatalan keputusan kepala daerah merupakan solusi jangka pendek dari pihaknya. Menurutnya, pembatalan kebijakan kepala daerah dilakukan karena bertentangan dengan aturan di
 yang lebih tinggi.

 

Ia menjelaskan, meski Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, tapi tidak serta merta pelarangan aktivitas jemaah Ahmadiyah dibenarkan. "Karena bisa disimpulkan bahwa kewenangan pembentukan peraturan oleh daerah adalah hanya untuk menjalankan otonomi di daerahnya. Begitu pula dengan surat keputusan pelarangan aktivitas Ahmadiyah," ujarnya.

 

Fajri mengutip Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemarintah pusat. 

 

Lebih jauh, Fajri menunjuk Pasal 10 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merinci urusan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Maka itu, selain enam urusan ini merupakan urusan pemerintah daerah.

 

"Kewenangan surat keputusan oleh kepala daerah hanya berlaku untuk mengatur urusan pemerintah daerah atau di luar enam urusan pemerintah pusat. Dengan demikian, surat keputusan kepala daerah tentang pelarangan aktivitas jemaah Ahmadiyah patut diragukan keabsahannya, karena mengatur perihal agama yang merupakan urusan pemerintah pusat," tutur Fajri.

 

Keberadaan berbagai aturan pelarangan Ahmadiyah ini memang menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Selain tiga LSM di atas, sebelumnya advokat senior Adnan Buyung Nasution menyatakan hal yang sama. “Urusan agama adalah urusan pemerintah pusat, bukan Pemda. Presiden lewat Mendagri membiarkan Pemda melanggar konstitusi,” tudingnya.

 

Lain lagi pandangan Anggota DPR dari Fraksi PKS, Al-Muzammil Yusuf. Ia menilai keberadaan Perda itu cukup bagus sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan Ahmadiyah. “Perda-perda itu kan merujuk kepada SKB tiga Menteri,” ujarnya.

 

Meski mendukung, Al Muzammil berpendapat persoalan Ahmadiyah ini seharusnya diselesaikan melalui level undang-undang, bukan perda. "Persoalan Ahmadiyah ini kan sudah menjadi persoalan nasional," tukasnya mengemukakan alasan.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua