Rabu, 16 March 2011

DPR-Pemerintah Sepakat Pertahankan Perpres

Sebelumnya, Fraksi PDIP meminta agar Perpres dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan.
Ali
Ketua Pansus perundang-undangan Sutjipto, Foto: Sgp


color:black;mso-ansi-language:IN">Panitia Khusus (Pansus) revisi UU No "Times New Roman";color:black"> mso-ansi-language:IN">10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali menelurkan kesepakatan yang menyangkut hierarki peraturan perundang-undang mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">a color:black;mso-ansi-language:IN">n ke depan. Bila sebelumnya DPR dan Pemerintah sepakat memasukkan Ketetapan MPR  color:black">k mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">e dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kali ini mereka sepakat mempertahankan Peraturan Presiden (Perpres). color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">  color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">“Setelah melakukan lob color:black">i mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">, kami sepakat Perpres tetap dimasuk mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">k color:black;mso-ansi-language:IN">an ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Pansus Sutjipto, Rabu (16/3) color:black">, di Komplek Parlemen mso-ansi-language:IN">. mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">  color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">Kesepakatan Perpres masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebenarnya bukan hal "Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN"> baru. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah juga sudah sepakat. Namun, kesepakatan ini diminta untuk dikaji ulang oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Pasalnya, ketika kesepa mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">ka color:black;mso-ansi-language:IN">tan ini diambil, tak ada seorang pun perwakilan dari FPDIP. mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">  color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">Sebelumnya, Anggota Pansus asal FPDIP Arif Wibowo menilai tak tepat bila Perpres dimasukk "Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">an ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurutnya, watak Perpres sebagai color:black">“ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">beleid regel "Times New Roman";color:black">” mso-ansi-language:IN"> (peraturan kebijakan) tidak perlu dimasukan ke dalam tata urutan. “Mengingat wataknya yang mengikat ke dalam (internal,-red),” jelasnya. mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">  color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">Sekedar mengingatkan, Pasal 7 ayat (1) UU No "Times New Roman";color:black"> mso-ansi-language:IN">10 Tahun 2004 memang telah memasuk color:black">k mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">an Perpres ke dalam tata urutan. Ketentuan yang sedang dikaji ulang ini berbunyi color:black">“ mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) UUD 1945; (2) UU atau Perpu; (3) PP; (4) Perpres; (5) Perda color:black">” mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">.  "Times New Roman";color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">  color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sempat kecewa dengan mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">terhambatnya "Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN"> pembahasan revisi UU No.10/2004 ini. “Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pansus, pembahasan revisi mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">undang-undang "Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN"> ini harus ada progres. Pembahasan mengenai Perpres kan sudah kita ketok. Lalu, dipersoalkan lagi. Kami khawatir progresnya tidak akan selesai-selesai,” ujarnya ketika membuka pembicaran, Rabu (16/3). mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">  color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">Patrialis menuturkan produk yang diterbitkan oleh Presiden sudah cukup banyak. Tak hanya Perpres, tetapi ada juga Keputusan Presiden (Keppres), In mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">s color:black;mso-ansi-language:IN">truksi Presiden (Inpres) dan Penetapan Presiden (PNPS). “Dinamikanya sangat tinggi. Saat ini jumlahnya 5574 buah,” ungkapnya. mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">  color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">Dari jumlah sebanyak itu, lanjut Patrialis, tercata mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">t color:black;mso-ansi-language:IN"> hanya tiga "Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN"> Keppres yang bermasalah. “Perpres atau Keppres tak ada yang merugikan masyarakat,” ujarnya. Sehingga, menurutnya, wajar saja bila Perpres sebagai produk yang dikeluarkan oleh presiden dimasuk mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">k color:black;mso-ansi-language:IN">an ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan Perpres justru berguna membuat konkret pelayanan terhadap masyarakat.


color:black;mso-ansi-language:IN">  color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">Patrialis justru membandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Saat ini, ungkapnya, sudah ada 78 undang-undang yang dibatalkan beberapa substansinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar konstitusi. “Bahkan, ada yang keseluruhan mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black">undang-undang "Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN">nya dibatalkan,” ujarnya lagi. mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">  color:black">


color:black;mso-ansi-language:IN">Patrialis tentu sudah bisa bernafas lega dengan dipertahankannya Perpres ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Meski, harus melewati forum lobi "Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:IN"> pemerintah dan antar fraksi di tingkat Pansus ini. Namun, ada satu lagi persoalan yang mengganjal Patrialis. Usulannya agar Peraturan Menteri (Permen) dimasukan juga ke dalam hierarki belum menemukan kata sepakat. color:black">


color:black"> 


color:black;mso-ansi-language:IN">“Untuk posisi Peraturan Menteri dan SKB-SKB (Surat Keputusan Bersama Menteri,-red) nanti akan dibawa ke Panja (Panitia Kerja,-red). Nanti, kita bahas disana,” ujar Sutjipto lagi membacakan salah satu hasil lob mso-bidi-font-family:Arial;color:black">i IN"> yang berlangsung sekitar 30 menit itu. color:black">


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua