Anggota Dewan Dinilai Tak Wakili Konstituen
Berita

Anggota Dewan Dinilai Tak Wakili Konstituen

Selain turun ke daerah pemilihan menyambangi konstituen, anggota DPR mengaku sudah berusaha menjaring aspirasi melalui situs jejaring sosial.

Oleh:
Ali
Bacaan 2 Menit
Kiprah anggota dewan dinilai tidak wakili konstituen beda ketika<br> Pemilu. Foto: Ilustrasi (Sgp)
Kiprah anggota dewan dinilai tidak wakili konstituen beda ketika<br> Pemilu. Foto: Ilustrasi (Sgp)

Bila anda termasuk salah seorang yang hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, masihkah anda mengingat calon wakil rakyat yang anda coblos? Bagaimana kiprahnya saat ini? Apakah kiprahnya di Senayan sudah cukup mewakili anda? Jika jawabannya tidak, maka anda tak perlu berkecil hati. Karena anda tidak sendirian.

 

Dalam survei yang dilaksanakan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), ada 86 persen responden yang ingat siapa wakilnya tapi tak merasa terwakili. “Sementara, pemilih yang ingat siapa wakilnya dan merasa terwakili hanya 14 persen,” ujar Koordinator FORMAPPI Sebastian Salang di Jakarta, Selasa (22/3).

 

Sebastian menilai gejala ini merefleksikan adanya hubungan yang terputus antara rakyat dan wakilnya. Pemilih yang ingat wakilnya dan menaruh harapan besar pada wakil yang dipilih diabaikan dan dikecewakan oleh DPR. “Ini bisa menjadi penyebab pemilih apatis pada pemilu (yang akan datang,-red),” jelasnya.

 

Jumlah pemilih kategori ini, yang masih ingat dengan wakilnya, tak banyak. Dari 564 responden, hanya 28 persen responden yang mengaku masih ingat dengan wakil yang dipilihnya. Sementara, 72 persen responden mengaku sudah tidak ingat lagi siapa wakilnya. Mayoritas pemilih yang tak lagi ingat dengan wakilnya, 93 persen merasa tidak terwakili oleh DPR. 

 

Survei ini dilaksanakan pada 13 Januari hingga 7 Februari 2011 di Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang berasal dari kalangan menengah ke atas. Sedangkan, kelompok kedua dari masyarakat menengah ke bawah yang berlokasi di Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

 

Sebastian menyadari jumlah 564 responden dalam survei ini memang bukan angka yang cukup untuk mengeneralisir sikap pemilih di Indonesia. Namun, ia mengatakan para responden yang tinggal di Jakarta dan dekat dengan Gedung DPR saja berpendapat seperti itu, apalagi dengan para pemilih di sejumlah daerah.

 

“Masyarakat yang dekat dengan DPR saja seperti ini, apalagi masyarakat yang berada di luar daerah, seperti di Papua,” ujarnya lagi.  

 

Berdasarkan penelusuran hukumonline, Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Tebet termasuk Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II yang memasok tujuh kursi di DPR. Mereka yang terpilih di dapil ini adalah Fayakhun Andriadi (Partai Golkar), Okky Asokawati (PPP), Eriko Sotarduga (PDIP), Nova Riyanti Yusuf (Partai Demokrat), Nurcahyo Anggorojati (Partai Demokrat), dan Mohammad Sohibul Iman (PKS).

 

Sementara, Kecamatan Cilincing termasuk Dapil DKI Jakarta III yang memasok delapan kursi di DPR. Mereka yang terpilih adalah Ade Surapriatna (Partai Golkar), Harun Al Rasyid (Partai Gerindra), Effendi MS Simbolon (PDIP), Marzuki Alie (Partai Demokrat), Eddy Sadeli (Partai Demokrat), Vera Febyanthy (Partai Demokrat), Adang Daradjatun (PKS), dan Achmad Rilyadi (PKS).

 

Social Network

Wakil Ketua Komisi XI DPR Sohibul Iman mengapresiasi survei yang dilakukan FORMAPPI ini. Namun, ia mempertanyakan aspirasi apa yang secara spesifik belum terwakili oleh anggota dewan. “Ini konteksnya seperti apa? Tapi, kalau ada masukan seperti ini, saya mengucapkan terima kasih,” ujarnya melalui sambungan telepon.

 

Sohibul yang berasal dari Dapil Jakarta II mengatakan selama ini tetap intens menggali aspirasi dari para konstituennya selama masa reses. Selain itu, ia juga memanfaatkan website dan situs jejaring sosial seperti facebook untuk berdialog dengan konstituennya. “Saya menggunakan facebook, tetapi twitter belum,” ujarnya.

 

Selama turun ke konstituen, Sohibul menjelaskan ada beberapa aspirasi masyarakat yang ia teruskan ke lembaga lain. Misalnya, ketika mendatangani masyarakat di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Masyarakat di sana menginginkan jembatan penyeberangan agar meminimalisir kecelakaan. “Saya teruskan aspirasi ini ke DPRD DKI Jakarta,” ujarnya.

 

Sohibul mengatakan aspirasi-aspirasi yang disampaikan seringkali menyinggung masalah teknis seperti fasilitas dan prasarana untuk menunjang kegiatan warga. “Ada porsi DPR Pusat, ada juga porsi DPRD DKI Jakarta. Kalau menyangkut isu-isu pusat, saya yang memperjuangkan secara langsung,” pungkasnya.

Tags: