Rabu, 30 March 2011

Sertifikat Halal Bukan Kewajiban Pedagang

mso-bidi-font-family:Arial"> 

mso-bidi-font-family:Arial">“Ketentuan Pasal 58 ayat (4) ini telah sejalan dengan amanat alinea IV Pembukaan UUD 1945,” tutur Prabowo.

mso-bidi-font-family:Arial"> 

mso-bidi-font-family:Arial">Prabowo menambahkan para pemohon sebagai pedagang eceran tidak terganggu usahanya dengan berlakunya Pasal 58 ayat (4) itu. “Sehingga hak-hak pemohon sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 masih terlindungi dengan berlakunya Pasal 58 ayat (4) itu.”

mso-bidi-font-family:Arial"> 

mso-bidi-font-family:Arial">Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa produk hewan yang diusahakan pemohon II, III, IV secara notoir feit (jelas/nyata) memang tidak halal, sehingga tidak perlu disertai sertifikat halal. Dengan demikian Pasal 58 ayat (4) itu tidak bersifat diskriminatif. “Karenanya, Pasal 58 ayat (4) tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I UUD 1945,” simpulnya.        

mso-bidi-font-family:Arial"> 

mso-bidi-font-family:Arial">Sementara, ahli yang diajukan pemohon, Frans Asisi Datang berpendapat frasa sertifikat halal bermakna sertifikat yang diizinkan atau tidak dilarang oleh hukum Islam. Dengan demikian Pasal 58 ayat (4) tidak mengizinkan beredarnya produk hewan yang dilarang hukum Islam.

mso-bidi-font-family:Arial"> 

mso-bidi-font-family:Arial">“Pasal itu berarti tidak semua produk hewan dapat diedarkan di Indonesia. Pasal itu berhenti disitu, tidak ada penjelasannya sama sekali,” ujar Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia itu di hadapan majelis pleno yang diketuai Maria Farida Indrati.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua