Kamis, 07 April 2011

Delik Pencemaran Nama Baik Akan Dipersempit

DPR menginginkan adanya kriteria unsur pencemaran nama baik.
M Vareno Tarnes
Berangkat dari kasus Prita, rumusan delik pencemarannama baik akan diperjelas. Foto: Sgp

Bercermin dari kasus Prita Mulyasari, DPR ingin memperbaiki aturan pencemaran nama baik dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlu ada penyempitan definisi pencemaran nama baik secara elektronik yang diatur dalam undang-undang tersebut.

 

Menurut Anggota Komisi I DPR, Roy Suryo, amandemen UU ITE akan menjadi prioritas komisinya tahun ini. “Kita harapkan dapat selesai tahun ini sehingga bisa segera dipakai sebagai dasar hukum,” katanya via telepon kepada hukumonline, Kamis (7/4).

 

Sebagaimana diberitakan, kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Prita Mulyasari jadi pembicaraan nasional. Prita dituduh melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena mengirimkan surat elektronik berisi keluhan atas pelayanan RS Omni Internasional.

 








Pasal 27 ayat (3)


Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.


 


Penjelasan


Cukup jelas


 

Roy mengatakan, definisi pencemaran nama baik dalam undang-undang ini perlu dipersempit. Dengan demikian, tidak setiap orang yang merasa tercemar nama baiknya dapat dijerat dengan undang-undang ini. “Harus ada kepentingan publik yang tercemar, dan itu harus tegas,” katanya.

 

Karena itu, lanjut Roy, Komisi I mengingkan ada kriteria bagi unsur pencemaran nama baik melalui revisi UU ITE. “Kita ingin perjelas definisi pencemaran nama baik, kalau perlu ditegaskan apa saja yang termasuk dan tidak termasuk pencemaran nama baik,” ujarnya.

 

Salah satu caranya, jelas Roy, dengan menambahkan penjelasan pada Pasal 27 (3). Dalam penjelasan tersebut, diuraikan apa saja bentuk pencemaran nama baik, tindakannya, dan beberapa hal lain yang dapat memberi koridor untuk penegak hukum. Dengan demikian, pasal pencemaran nama baik tidak multitafsir.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua