Pimpinan DPR akan memangkas anggaran kunjungan kerja (kunker) para anggota dewan ke luar negeri sekitar 40 persen. Ke depan, kunjungan yang dianggap tidak penting atau tidak mendesak ditiadakan. Hal ini sebagai jawaban parlemen atas berbagai kritikan masyarakat dan LSM.
Derasnya kritikan dari masyarakat dan LSM terkait kebiasaan kunker para anggota dewan direspon positif pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, pihaknya berencana memangkas anggaran kunker ke luar negeri dari 30-40 persen. “Kunker ke luar negeri hanya untuk hal-hal yang penting dan sifatnya mendesak,” ujarnya di DPR, Rabu (20/4).
Politisi Partai Golkar ini mencontohkan, kunker atau studi banding yang biasa dilakukan anggota dewan, seperti penyusunan sebuah RUU yang bahan-bahan pembanding ataupun referensinya tidak ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, ia meminta agar komisi atau badan kelengkapan dewan yang akan melakukan kunker ke luar negeri bisa lebih selektif.
Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung mengatakan hal yang sama. Menurutnya, sudah seharusnya para anggota dewan menghemat anggaran. Dia menghimbau, sebelum melakukan kunker ke luar negeri, sebaiknya para anggota dewan menjelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan kunker.
“Untuk kunjungan kerja ke luar negeri yang hanya menghabiskan anggaran sebaiknya dihentikan,” kata mantan Sekjen PDIP ini.
Untuk diketahui, masa reses sidang DPR hingga Mei mendatang dimanfaatkan secara beragam oleh para wakil rakyat. Ada yang datang ke daerah pemilihannya (dapil), ada yang berkunjung ke daerah-daerah untuk menggali informasi terkait bidang yang ditanganinya, dan ada juga yang melakukan kunker ke sejumlah negara. Tak tanggung-tanggung, dana yang disiapkan untuk plesiran ke negeri orang ini mencapai Rp12 miliar.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat, komisi yang akan melakukan kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri sebagai berikut; Komisi X akan berangkat ke Spanyol dan China pada 24-30 April untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan wisata.
Komisi VIII melalui Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Fakir Miskin berangkat ke Cina dan Australia pada 17-24 Mei. BURT berangkat ke Inggris dan Amerika Serikat pada 1-7 Mei. Sedangkan Komisi I diketahui berkunjung ke lima negara yakni Perancis dan Spanyol (14-20 April), Turki dan Rusia (16-22 April), serta ke AS pada awal Mei.
Dalam rilisnya, Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, di masa reses ini, seharusnya anggota DPR bukan melakukan kunker ke luar negeri, tetapi waktu yang ada digunakan untuk menyambangi para konstituen mereka di dapil masing-masing.
“Hal ini menandakan bahwa anggota dewan sudah lepas diri dari tanggung jawab kepada konstitusen, yang hanya dibutuhkan saat-saat pemilu saja,” kata Uchok.