Rabu, 20 April 2011

Perda Larangan Ahmadiyah Diuji ke MA

Pemohon juga mengadu ke Komisi Yudisial.
ASh
Demo menolak Ahmadiyah. Foto: Sgp

Sejumlah LSM dan perorangan secara resmi mendaftarkan uji materi sejumlah empat peraturan daerah (Perda) yang mengatur larangan aktivitas Ahmadiyah di Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA), Rabu (20/4). Aturan itu antara lain Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No 12 Tahun 2011, Pergub Banten No 5 Tahun 2011, Pergub Sumatera Barat No 17 Tahun 2011, dan Perbup Pandeglang No 5 Tahun 2011.

 

Mereka yang tercatat sebagai pemohon adalah Abdul Basit (Ketua Umum Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia), Dwi Rubiyanti Kholifah (Direktur Asian Muslim Action Network), Dian Kartika Sari (Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia), Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Achmad Suedi (Wahid Institute), P Maruli Tua Silaban (Jaringan Indonesia Raya), Sandra Yati Moniaga (Elsam), Hendardi (Perkumpulan Masyarakat Setara), Marieta NC Sahertian, Johannes Hariyanto, dan Nursyahbani Kartjasungkana.

 

Salah satu kuasa hukum pemohon Erna Ratnaningsih menilai empat perda itu bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Salah satunya, Pasal 10 ayat (3) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang menyebutkan urusan agama merupakan urusan pemerintah pusat.

 

“Menurut Pasal 2 ayat (2) PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan Penodaan Agama, hanya Presiden yang berwenang melarang kegiatan Ahmadiyah termasuk membubarkan organisasinya setelah mendapat pertimbangan pejabat terkait. Jadi aturan Ahmadiyah itu melampaui kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat,” kata Erna di Gedung MA Jakarta.

 

Erna berdalih proses pembentukan sejumlah perda itu juga tak sesuai dengan UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebab, terbitnya aturan itu tidak melibatkan partisipasi publik khususnya mendengar masukan/pendapat dari JAI itu sendiri terkait larangan kegiatan Ahmadiyah.

 

“Aturan larangan kegiatan Ahmadiyah hanya didasarkan Fatwa MUI No 11/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah, Surat MUI Pandeglang No 3 Tahun 2011,” katanya.

 

Selain itu, mengacu UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan jaminan kebebasan memeluk agama dan keyakinan merupakan forum internum. Artinya, tak seorangpun bisa membatasi atau mencampuri keyakinan seseorang karena keyakinan berhubungan dengan hati seseorang dengan Tuhannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua