Kamis, 02 June 2011

KPK Tangkap Kurator dan Hakim

Inu

KPK menangkap seorang hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di rumahnya di Komplek Kehakiman, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (1/6) sekira pukul 22.00 WIB. Dia diduga menerima suap penjualan aset perusahaan yang dinyatakan pailit dimana dia menjadi hakim pengawas perkara itu.

 

Sumber hukumonline menyebutkan, inisial hakim tersebut ‘S,’ dan dari hasil penelusuran hukumonline diduga bernama Syarifuddin. Disebutkan hakim S menerima ratusan juta rupiah dari seorang kurator perusahaan yang dinyatakan pailit berinisial PW oleh Pengadilan Niaga. Saat ditangkap, di rumah hakim S, tim KPK menemukan uang ratusan juta rupiah dan di antaranya ada yang berupa dolar Singapura.

 

S diduga menerima uang suap dari PW  yang diduga bernama Puguh Wirawan, sebagai hasil penjualan harta debitor (budel). Seharusnya harta tersebut dijual untuk kepentingan pailit, namun diubah oleh kurator menjadi aset non budel milik PT Skycamping Indonesia yang dipailitkan pada 2006. Aset yang dijual itu berupa tanah di Bekasi dan dibeli oleh seorang pengacara kondang dan juga pengurus organisasi advokat.

 

PW, yang juga seorang pengacara mantan istri Raul Lemos itu ditangkap di Hotel Bumikarsa, Jakarta Selatan, kemarin sekira 23.29 WIB. Keduanya kini diperiksa di KPK dan pimpinan tidak mau menjawab telepon maupun pesan singkat yang dikirim hukumonline. Sedangkan juru bicara komisi juga menyatakan belum bisa menyampaikan informasi.

politik hukum
 - aliimrantanjung
10.09.11 13:00
di negara ini saya lihat sudah banyak pahlawan korupsi,artinya orang yg ingin dirinya supaya populer harus korupsi, krn bagi tersangka korupsi pasti di publikasikan dan koruptor tersebut merasa bangga.makanya klu anda mau terkenal di anjurkan supaya korupsi.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua