Agenda pertemuan menteri pertanian negara anggota G20 di Paris, Perancis diduga hanya menjadi ajang pengesahan transfer pola spekulasi bisnis korporasi besar. Padahal, agenda pertemuan menteri pertanian G20 ini membahas cara untuk menangani masalah spekulasi dan volatilitas harga pangan.
Koalisi LSM yang tergabung dalam Institut Hijau Indonesia (IHI) di Jakarta, Kamis (23/6), menilai agenda tersebut bakal gagal tercapai. Bahkan, dicurigai, kepentingan korporasi dan produsen pangan besar yang diutamakan untuk menguasai pangan dan pertanian ‘food grabbing’.
Menurut IHI, dalam forum ini kemungkinan akan ditawarkan tiga agenda solusi. Pertama, menggenjot produksi pangan dunia, kemudian transparansi pasar internasional pangan dan pertanian. Ketiga, melanjutkan perdagangan bebas pangan dan pertanian.
“Ditilik dari agenda ini jelas hanya mengutamakan kepentingan bisnis semata,” tegas Henry Saragih dari Serikat Petani Indonesia, salah satu anggota IHI.
Menurut Henry, agenda pertama kurang relevan dibahas mengingat data organisasi dunia untuk pangan ‘Food Association Organization/FAO’, stok pangan dunia masih cukup. Kecukupan itu juga dikonfirmasi data dari Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak atas pangan, serta gerakan petani internasional La Via Campesina.
Henry yakin, pertemuan pada 22-23 Juni 2011 ini sulit menjawab masalah lebih besar terkait isu pangan dan pertanian dunia. Seperti, isu kemiskinan petani dan produsen di pedesaan, siapa penikmat manfaat keuntungan bisnis pangan dan pertanian. Serta, bagaimana respon cepat dan menyeluruh untuk krisis harga pangan.
Seharusnya, lanjut Henry, isu pertama dapat dijawab dalam pertemuan ini bila G20 dapat menuntaskan minimnya akses dan hak memadai rakyat akan tanah. Serta minimnya akses air dan pendanaan. Kemudian memperbaiki manajemen pasar lokal, kurangnya infrastruktur, dan kurangnya posisi tawar petani terhadap kebijakan.