Rabu, 27 Juli 2011

Remunerasi Menambah Belanja Negara

Program besar ini sejatinya didahului perbaikan kinerja aparat penyelenggara negara.
MVT
Wakil Menteri Keuangan, Anny Rachmawaty. Foto: SGP

Program remunerasi yang dijalankan pemerintah pusat untuk kementerian/lembaga mempengaruhi kenaikan belanja dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2011. Setidaknya, negara harus menganggarkan tambahan dana Rp2,1 triliun demi mendukung program yang disebut bagian penting dari reformasi birokrasi ini.

 

Wakil Menteri Keuangan, Anny Rachmawaty, mengatakan besaran belanja pemerintah pusat memang mengalami kenaikan. Alokasi dana untuk remunerasi ini jadi salah satu penyebabnya.

 

“Kenaikan ini utamanya untuk persiapan tunjangan kerja reformasi birokrasi kementerian/lembaga yang akan disetujui Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (27/7).

 

Dengan tambahan Rp2,1 triliun itu, anggaran untuk program remunerasi pada tahun 2011 ini menjadi RP182,9 triliun. Dengan demikian, perkiraan total belanja negara di APBN-P juga mengalami kenaikan menjadi Rp1.320,7 triliun.

 

Meski demikian, Anny menegaskan jumlah penerimaan negara dalam APBN-P ini juga mengalami kenaikan. Hingga akhir Juni 2011, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp497 triliun. Angka ini berarti sudah 45 persen dari target penerimaan total tahun 2011 tercapai.

 

Penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar jumlah tersebut. Hingga akhir Juni 2011, penerimaan perpajakan mencapai Rp387,6 triliun, meningkat Rp50 triliun dari tahun lalu.

 

Rinciannya, penerimaan dari Pajak Penghasilan Non-Migas mencapai Rp173,5 triliun, pajak pertambahan nilai Rp112,5 triliun, penerimaan cukai Rp34,8 triliun, dan bea keluar Rp16,5 triliun.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua