Anwar Ibrahim:
Hukum Berfungsi sebagai Check and Balances Politik
Profil

Anwar Ibrahim:
Hukum Berfungsi sebagai Check and Balances Politik

Independence of judiciary masih menjadi isu besar di Malaysia.

Oleh:
Rzk/MVT
Bacaan 2 Menit
Anwar Ibrahim puji pertumbuhan demokrasi di Indonesia.<br>Foto: Sgp
Anwar Ibrahim puji pertumbuhan demokrasi di Indonesia.<br>Foto: Sgp

Tiga belas tahun silam, ketika sohibnya (alm) Presiden Soeharto tumbang, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad tetap kukuh berkuasa. Tetapi, kekukuhan Mahathir sebenarnya bukannya tanpa guncangan. Dari dalam, orang nomor dua di Pemerintahan Malaysia justru tengah mulai melakukan perlawanan.

 

Orang itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim terang-terangan mengkritik rencana kebijakan moneter yang akan diterapkan sang “bos”. Kritik itu tidak digubris, dan justru berbuah masalah bagi Anwar. Pria kelahiran Sungai Bakap, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang, Malaysia ini berkali-kali dituduh melakukan tindak pidana, mulai dari korupsi hingga sodomi.

 

Bertahun-tahun diterpa berbagai tuduhan hukum dan politik tetap tidak mampu memadamkan “api” perjuangan Anwar. Kini, dengan panji Partai Keadilan, perlawanan Anwar justru semakin kuat. Yang terbaru adalah ketika Anwar turut menggagas Gerakan Malaysia Bersih 2.0. Melalui gerakan ini, 9 Juli lalu, Anwar bahkan turun langsung berunjuk rasa bersama ribuan massa.

 

Gerakan ini dipastikan akan berlanjut. Penegasan ini disampaikan Anwar dalam acara Forum Publik “Access to Justice: Pengalaman Malaysia” yang digelar oleh hukumonline, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, dan Indonesia Jentera School of Law di Jakarta, Sabtu (30/7).

 

"Sekarang itu masih kita teruskan, kita berikan mereka beberapa bulan, kita beri kesempatan menilai dan menjawab secara positif. Tetapi kita juga beri kepastian bahwa kita akan ulang, seandainya ini tidak berlaku," tegasnya.

 

Dalam forum publik tersebut, Anwar tidak hanya bicara tentang Gerakan Bersih 2.0. Sesuai dengan temanya, Anwar juga berkisah tentang hukum, keadilan, dan politik di Malaysia. Terkait tiga aspek ini,  hukumonline mendapatkan kesempatan wawancara khusus dengan Anwar di sebuah hotel ternama di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (30/7). Berikut petikan wawancaranya:

 

Dari kasus-kasus yang menimpa Anda, tampak jelas bagaimana hukum dan politik bersinggungan. Menurut Anda, bagaimana sebenarnya hubungan yang seharusnya terjadi antara hukum dan politik?

Halaman Selanjutnya:
Tags: