Rabu, 10 August 2011

Kemenkeu Siapkan Sensus Perpajakan

Wajib pajak pertanyakan urgensi rencana tersebut.
MVT
Kementerian Keuangan rencanakan sensus perpajakan Indonesia secara komprehensif. Foto: SGP

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merencanakan sensus perpajakan Indonesia secara komprehensif. Sensus ini ditujukan menghasilkan peta tentang potensi perpajakan di Indonesia secara menyeluruh dan lengkap.

 

Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo, mengatakan instansinya akan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia untuk menyelenggarakan sensus ini. “Agar dapat data potensi pajak yang lebih baik dengan melihat potensi berdasarkan lokasi serta kewilayahan,” katanya di Jakarta, Rabu (10/8).

 

Selain data perpajakan, Kemenkeu juga mengincar kemungkinan ekstensifikasi (perluasan) wajib pajak dari sensus perpajakan tersebut. Saat ini, terang Agus, Indonesia memiliki sekitar 118 juta angkatan kerja. Dari jumlah itu, yang punya penerimaan di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) di atas empat puluh persen. “Jadi sekitar 44 juta – 47 juta orang,” terangnya.

 

Ternyata, Kemenkeu menemukan bahwa wajib pajak yang membayar pajak baru berjumlah sekitar 7 juta orang. “Karena potensinya besar maka kita bentuk sensus perpajakan nasional bulan depan. Bulan depan Kemenkeu melalui Dirjen Pajak dengan BPS sendiri menggelar sensus perpajakan nasional untuk memahami dan memperoleh potensi pajak baik, dan kita lihat daerahnya dan tempatnya,” jelasnya.

 

Menkeu yakin, sensus perpajakan ini dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan data yang baik pula. Apalagi, Kemenkeu baru saja menyepakati kerjasama pertukaran data dengan BI dan BPS hari ini.

 

Arial;color:black;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;font-weight:normal">Ketiga instansi tersebut menyepakati kerjasama pertukaran data terkait kegiatan ekspor-impor. Melalui kerjasama ini, akan dibangun sistem data terkoneksi online antara Direkturat Pajak, Direktorat Bea Cukai, BPS, dan BI.

Arial;color:black;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;
padding:0in;font-weight:normal"> 


Menurut Gubernur BI, Darmin Nasution, pertukaran data saat ini masih belum online karena luasnya demografi wilayah Indonesia.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua