Rabu, 17 Agustus 2011

Perokok Uji UU Kesehatan

Jika kata ‘dapat’ dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan diterapkan, maka pemerintah wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
ASh
Perokok uji UU kesehatan di Gedung MK Jakarta. Foto: SGP


Tim Pembela Kretek yang mewakili tiga orang kliennya yakni Enryo Oktavian, Abhisam Demosa Makahekum, dan Irwan Sofyan secara resmi mendaftarkan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



 


“Kita akan menguji Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan yang mengatur tempat-tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok,” kata salah satu anggota Tim Pembela Kretek, Daru Supriyono dalam acara jumpa pers di Gedung MK Jakarta, Selasa (16/8).



 


Pasal 115 UU Kesehatan itu menyebutkan kawasan tanpa rokok yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. Penetapan kawasan tanpa rokok itu wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. 



 


Sementara, Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan itu menyebutkan khusus untuk tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.     



 


Daru mengatakan pasal itu seolah-olah ingin memberikan jaminan kepastian hak konstitusional seseorang untuk merokok. Ia menilai aturan itu bukanlah sebuah kewajiban untuk menyediakan tempat khusus merokok sebagai kawasan merokok karena adanya kata “dapat”.



 


“Kata ‘dapat’ dalam rumusan Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan itu bukan merupakan keharusan/kewajiban yang harus dilaksanakan. Adanya kata ‘dapat’ itu tidak memberikan kepastian hukum, berimplikasi terhadap tidak adanya jaminan perlindungan hak konstitusional seseorang dalam merokok,” dalihnya. 


 


Menurutnya, Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan telah melanggar hak konstitusional pemohon selaku perokok. Karenanya, rumusan penjelasan pasal itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945.



 


Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.



 


Sementara Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.



 


Daru menjelaskan para pemohon merupakan perokok aktif yang tidak bisa merokok di kantor tempatnya bekerja karena tidak disediakan ruang khusus merokok. “Apabila kata ‘dapat’ ini dihapuskan, pemerintah wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok,” jelasnya.



 


Ia menyadari bahwa merokok merupakan barang berbahaya bagi kesehatan, sehingga konsumsinya perlu diatur secara khusus agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan orang lain. “Perlidungan hak kesehatan masyarakat lebih dominan, sehingga keberadaannya perlu mendapat perlindungan khusus dari pemerintah,” ujarnya.



 


Namun, persoalannya rokok juga merupakan barang/produk legal yang dapat dikomsumsi masyarakat, sehingga kegiatan merokok seharusnya dilindungi peraturan perundang-undangan. “Jika kegiatan merokok dibatasi dengan dalih melindungi kesehatan, bagaimana dengan hak seorang perokok? Apa perlindungan hak kesehatan boleh melanggar hak seseorang dalam merokok?”


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua