Selasa, 23 Agustus 2011

Lengkap Sudah Remunerasi Bagi Penegak Hukum

Bukan jaminan otomatis meningkatkan kinerja. Perlu ditindaklanjuti dengan penegakan disiplin pegawai dan kode etik.
Kartini L Makmur/Muhammad Yasin
Korps Adhyaksa mendapat giliran terakhir mendapat remunerasi. Foto: Sgp

Ribuan jaksa di seluruh Indonesia kini bisa bernafas lega. Tunjangan kinerja atau remunerasi yang ditunggu-tunggu setahun terakhir sudah tiba. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpres tentang pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai korps adhyaksa 12 Juli lalu.

 

Hingga pertengahan Ramadhan, tunjangan kinerja tersebut memang belum cair. Jaksa Agung Muda Pembinaan, Iskamto, juga membenarkan dalam sebuah wawancara di televisi pekan lalu. Toh, korps adhyaksa tetap pantas bersyukur. Bukan saja karena Perpres No 41 Tahun 2011 sudah diteken Presiden, tetapi juga lantaran pemberian tunjangan kinerja itu berlaku surut, mulai Januari 2011.

 

Tunjangan kepada jaksa menggenapi fasilitas serupa bagi aparat penegak hukum seperti hakim dan polisi. Juga bagi pegawai lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan hukum seperti Kementerian Hukum dan HAM, serta pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenko Polhukham).

 

Kejaksaan adalah pamungkas, aparat penegak hukum –minus advokat tentu saja-- yang mendapatkan tunjangan kinerja. Remunerasi bagi hakim sudah dimulai sejak 2008 seiring dengan gencarnya penataan birokrasi di Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Disusul kemudian pemberian tunjangan ke kepolisian dan pegawai Kemenko Polhukham pada pertengahan Desember 2010. Pada Juli lalu, menyusul remunerasi bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Yang terbaru adalah tunjangan kinerja bagi jaksa.

 

Kejaksaan menjadi terakhir karena dalam beberapa kajian, lembaga ini dinilai paling sulit menjalankan reformasi birokrasi. Meskipun reformasi sudah dijalankan sejak masa kepemimpinan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, kinerja lembaga ini dinilai masih berada di bawah MA dan Polri.

 

Dibanding polisi, besaran tunjangan yang diterima jaksa lebih tinggi. Untuk kelas jabatan 17, misalnya, seorang jaksa bisa mendapatkan tunjangan Rp19.360.000, lebih tinggi lebih dari tiga juta dibanding yang diterima polisi untuk kelas jabatan yang sama. Besaran yang diterima jaksa kelas terendah, yakni kelas jabatan 2, mendapatkan Rp1.645.000, dan pada kelas jabatan sama polisi menerima tak sampai separuhnya.

 

Tabel

Perbanding Besaran Tunjangan Kinerja

Kelas Jabatan

Pegawai Kemenhukham

Polisi

Jaksa

18

-

21.305.000

25.739.000

17

19.360.000

16.212.000

19.360.000

16

14.131.000

11.790.000

14.131.000

15

10.315.000

8.575.000

10.315.000

14

7.529.000

6.236.000

7.529.000

13

6.023.000

4.797.000

6.023.000

12

4.819.000

3.690.000

4.819.000

11

3.855.000

2.839.000

3.855.000

10

3.352.000

2.271.000

3.352.000

09

2.915.000

1.817.000

2.915.000

08

2.535.000

1.453.000

2.535.000

07

2.304.000

1.211.000

2.304.000

06

2.095.000

1.010.000

2.095.000

05

1.904.000

841.000

1.904.000

04

1.814.000

731.000

1.814.000

03

1.727.000

636.000

1.727.000

02

1.645.000

553.000

1.645.00

01

-

-

-

  

Dosen hukum kepegawaian Universitas Indonesia, Harsanto Nursadi, berpendapat pemberian remunerasi itu seharusnya bisa mendorong kualitas kinerja pegawai. Mengingat besarnya anggaran negara yang dikeluarkan untuk remunerasi pegawai sudah selayaknya pelayanan yang diberikan semakin baik dan kinerja aparat kian tinggi. Namun dunia idealis itu belum tentu terwujud. Harsanto meyakini remunerasi belum tentu langsung memperbaiki kinerja semua aparat penegak hukum.

 

Hakim misalnya. Masih ada hakim yang tersangkut mafia hukum dan tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, remunerasi bagi hakim relatif tinggi. Seorang hakim biasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendapatkan remunerasi Rp5,4 juta per bulan. Ironisnya, tunjangan kinerja itu tak selalu sesuai harapan. “Tidak selalu pemberian insentif itu memacu kinerja,” kata Harsanto.

 

Untuk mencapai harapan itu, Fajri Nursyamsi berpendapat pemberian tunjangan kinerja harus didukung langkah internal lembaga berupa penegakan hukum dan kode etik. Disiplin pegawai benar-benar harus ditegakkan. Tidak terlalu persoalan besaran yang diperoleh, karena tetap memberikan manfaat bagi pegawai.

 

“Yang penting harus ditegakkan peraturan internal dan kode etik agar remunerasi itu efektif meningkatkan kinerja,” pungkas peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) itu.

asal ngomong
 - pro
26.08.11 15:22
5,4 juta perbulan tinggi..!! dari sebelah mana saudara ngomong seperti itu..!! jangan asal komentar pak..!! 5,4jt perbulan sekarang dapat apa?? hakim kok tunjangannya cuma 5,4jt perbulan,.. ga malu sama negara tetangga..! mikir dikitlah kalau komentar..
bacot
 - IRFAN MAULANA SAPUTRA
22.02.18 15:03
sono pindah, dasar sampah tamah air kau. kamu dak mikir apa itu gaji dari uang rakyat, sedangkan rakyat masih banyak yang sulit untuk makan sehari saja . kalo udah dapat gaji disuskuri dong.
oknum PNS
 - koko waseda
23.08.11 14:24
yang namanya oknum dimana saja ada. untuk masuk jadi PNS jaksa harus dengan cara bersih tanpa suap, diperketat dan oknum penerima suap dipecat, kalau tetap dengan suap, maka inalilahiwainailaihi rojiun pada remunerasi yang menghabiskan uang rakyat itu.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua