Kamis, 25 Agustus 2011

Penerbangan Delay, Setengah Harga Tiket Kembali

Pemerintah meyakini tak akan memberatkan operator tapi melindungi konsumen.
Inu
Penerbangan Delay, setengah harga tiket kembali. Foto: Ilustrasi (SGP)

Penumpang pesawat terbang kini berhak mendapat kompensasi jika pewawat yang akan ditumpangi terlambat dari jadwal ditentukan. Kompensasi yang diterima per penumpang minimal Rp300 ribu jika waktu keterlambatan mencapai empat jam.

 

Atau minimal ganti rugi 50 persen dari harga tiket. Ketentuan ini berlaku apabila operator penerbangan menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan akhir penumpang (re-routing). Ditambah, kewajiban operator menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan bila ada moda transportasi selain angkutan udara.

 

Demikian ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tantang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, seperti dikutip dari website Kementerian Perhubungan. Namun, ketika ditelusuri di kanal peraturan, Permenhub tersebut belum ada dalam daftar peraturan yang sudah berlaku.

 

Peraturan ini ditetapkan 8 Agustus 2011. Namun, peraturan yang terdiri dari 10 Bab dan 29 Pasal ini berlaku tiga bulan sejak tanggal ditetapkan.

 

Pihak Kementerian Perhubungan mengimbau pada operator agar tak menilai peraturan ini untuk memberatkan maskapai penerbangan. “Tidak sama sekali. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi penumpang sebagai pengguna jasa penerbangan, jika maskapai dinilai lalai melakukan kewajibannya,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan di Jakarta, Rabu (24/8).

 

Kompensasi lain bagi penumpang, adalah tatkala mereka dialihkan pada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik operator berjadwal lain, konsumen dibebaskan dari biaya tambahan. Termasuk mendapat fasilitas peningkatan kelas pelayanan (up grading class). Apabila terjadi penurunan kelas atau subkelas pelayanan, penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.

 

Sementara bagi penumpang yang tidak terangkut, pengangkut wajib memberikan ganti kerugian berupa mengalihkan ke penerbangan lain. Tanpa membayar biaya tambahan dan/atau memberikan konsumsi, akomodasi dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan.


Operator akan dibebaskan dari tanggung jawab atas ganti kerugian bilamana keterlambatan atau pembatalan penerbangan disebabkan faktor cuaca dan/atau teknis operasional. Faktor cuaca yang dimaksud antara lain hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang  di bawah standar minimal atau kecepatan angin yang melampaui standar yang mengganggu keselamatan penerbangan.


Sedangkan faktor teknis adalah bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara, lingkungan menuju bandara atau landasan terganggu fungsinya misalnya retak, banjir atau kebakaran. Atau terjadi antrian pesawat udara lepas landas, mendarat, atau lokasi waktu keberangkatan di bandar udara atau keterlambatan pengisian bahan bakar. 

 

Ketentuan mengenai kompensasi memang sudah diatur sebelumnya melalui Keputusan Menteri Perhubungan No.25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Disebtukan,  kompenasai diberikan jika ada keterlambatan antara 30-90 menit yaitu berupa refreshment, dengan memberikan makanan dan minuman ringan pada penumpang.

 

Bila penerbangan terlambat 90-180 menit, refreshment ditambah dengan makanan berat atau mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau penerbangan maskapai lain. Dan jika terlambat di atas 180 menit, penumpang harus diberi kompensasi dengan menginapkan penumpang di hotel terdekat.

harga pesawat delay
 - dinda
02.02.13 13:52
brp harga tiket pesawat delay menuju batam
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua