Senin, 12 September 2011

Gerbang untuk Memahami Hukum Perdata Indonesia

Dinilai terlalu umum dan tidak menjangkau perkembangan hukum perdata terkini.
Rzk
Buku pokok-pokok hukum perdata karya Prof Raden Soebekti SH. Foto: SGP

Salah satu warisan dari penjajah yang patut disyukuri bangsa Indonesia adalah sistem hukum. Untuk yang satu ini, Indonesia patut berterima kasih kepada Belanda yang setelah menjajah selama 3,5 abad masih ‘berkenan’ mewarisi sistem hukum yang bisa dibilang cukup komplet. Sistem hukum yang diwariskan Negeri Bunga Tulip itu mencakup berbagai bidang hukum, yang utama adalah hukum perdata dan hukum pidana.

 

Dibandingkan dengan hukum pidana, warisan di bidang hukum perdata masih kental rasa Belanda-nya hingga sekarang dengan masih berlakunya Burgerlijke Wetboek (BW) dan Het Herziene Indonesische Reglement (HIR)/Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Sementara untuk hukum pidana, Indonesia sudah mampu menghasilkan karya sendiri seperti UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kini, hanya KUHP yang tersisa sebagai warisan asli Belanda.

 

Literatur mengenai BW dan HIR yang beredar saat ini memang tidak lagi menggunakan bahasa aslinya yakni Bahasa Belanda. Dua kitab itu telah dialihbahasakan oleh para ahli hukum yang kompeten. Salah satu ahli itu adalah Raden Soebekti. Pria kelahiran Solo, 14 Mei 1914, tidak hanya mengalihbahasakan tetapi juga mengulasnya dalam bentuk beberapa buku teks pelajaran. Salah satu mahakarya Soebekti adalah buku “Pokok-pokok Hukum Perdata” yang hingga kini masih menjadi pegangan wajib sejumlah fakultas hukum di Indonesia.

 

Karya-karya R Soebekti lainnya:









































Aneka Perjanjian



Aspek-Aspek hukum perikatan nasional



Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan



Hukum Acara Perdata



Hukum Acara Perdata



Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung



Hukum Perjanjian



Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan



Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat



Pembinaan Hukum Nasional : Himpunan karangan, pidato dan ceramah



Perbandingan Hukum Perdata



Perlindungan Hak Asasi Manusia


 

Pengajar mata kuliah hukum perdata Fully Handayani mengatakan kelebihan buku “Pokok-pokok Hukum Perdata” terletak pada isinya yang singkat tetapi tetap jelas dan padat. Menurutnya, buku setebal 236 halaman itu memang literatur yang tepat untuk memahami ‘rimba’ hukum perdata Indonesia yang berakar dari Negeri Belanda. Namun, kemasan yang singkat tentunya mengorbankan kedalaman ulasan.

 

“Kelemahan buku ini pembahasannya kurang mendalam,” ujar Fully yang tercatat sebagai pengajar di FHUI dan FISIP UI serta pernah juga mengajar di Universitas Al Azhar. Dengan alasan inilah, dia menilai buku “Pokok-pokok Hukum Perdata” hanya cocok untuk level pemula.

 

Untuk tingkat yang lebih lanjut, Fully menyarankan mahasiswa atau praktisi menggunakan buku-buku lain seperti buku “Hukum Perikatan” karya J Satrio. “Untuk level S1, buku Soebekti bagus, tetapi tidak untuk tingkat advance,” sambungnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua