Rabu, 21 September 2011

Rekanan Kemenpora Terbukti Menyuap

 

Permintaan yang sama pun dilakukan terdakwa dan Rosa ke Ketua Komite Pembangunan Rizal Abdullah. "Pada bulan Desember 2010, akhirnya PT DGI diumumkan sebagai pemenang lelang oleh panitia pengadaan proyek sesuai dengan hasil kesepakatan antara terdakwa, Dudung Purwadi, Rosa, Wafid, Nazaruddin, Rizal Abdullah serta panitia pengadaan," kata Suwidya.

 

Setelah PT DGI dinyatakan pemenang lelang, kontrak kerjasama proyek pun ditandatangani dengan nilai proyek Rp191 miliar. Selanjutnya PT DGI memperoleh pembayaran uang muka pada 30 Desember 2010 sejumlah Rp33,8 miliar.

 

Setelah memperoleh pembayaran uang muka, pada sekitar akhir Januari 2011, terdakwa bertemu kembali dengan Rosa untuk menindaklanjuti kesepakatan pemberian fee yang telah dibicarakan sebelumnya terkait dengan proyek tersebut.

 

Hakim Anggota Sudjatmiko mengatakan, terkait pembelaan pribadi terdakwa majelis menilai tak relevan dengan fakta-fakta persidangan yang terungkap. "Terkait pembelaan pribadi terdakwa majelis berpendapat tidak bisa mematahkan fakta-fakta pemberian cek," ujarnya.

 

Baik terdakwa El Idris maupun penasehat hukumnya mengaku pikir-pikir apakah banding atau tidak terkait putusan yang dijatuhkan. El Idris menyatakan setuju dengan pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya. "Saya setuju korupsi diberantas, kami kan profesional, kami kan kontraktor, kalau kami saja yang diberantas yang lain tidak, percuma." 

 

El Idris keberatan dengan pendapat hakim bahwa dirinya telah menyuap penyelenggara negara. Menurut dia, alasan suap diberikan setelah PT DGI ditunjuk sebagai pemenang tender tidaklah logis. "Success fee-nya dibicarakan setelah tender," pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua