Selasa, 27 September 2011

Advokat Senior Siap Damaikan MA-KY

Mantan hakim agung yang juga mantan hakim konstitusi juga siap membantu perdamaian MA-KY
ASh
Hubungan antara MA dam KY perlu dipertautkan kembali, jika tidak akan terus menjadi masalah. Foto: SGP

Hubungan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) yang hingga kini belum membaik membuat sejumlah kalangan prihatin dan merasa tergugah untuk mempertautkan kembali hubungan komunikasi kedua lembaga. Keprihatinan itu datang dari advokat senior Adnan Buyung Nasution dan mantan hakim agung Laica Marzuki yang menyambangi gedung KY untuk menemui Komisioner KY.  

 

"Hubungan antara MA dam KY perlu dipertautkan kembali, jika tidak akan terus menjadi masalah," kata Laica saat diterima Komisioner KY di gedung KY, Selasa (27/9). 

 

Terlebih, kata Laica, misi KY dan MA sama-sama ingin membangun peradilan bersih, berwibawa, dan bermartabat. "Kita sangat berkepentingan, agar hubungan kedua lembaga ini dapat dipersatukan kembali demi tegaknya konstitusi," harap Laica.

 

Sementara, Adnan Buyung Nasution mengaku belum bisa memberikan solusi konkret terkait adanya hubungan dalam mekanisme kerja yang belum rapi antar kedua lembaga. "Makanya, kita kemari akan akan mendengar dulu persoalan yang dihadapi KY, setelah itu kita ke MA, apa sebenarnya yang menjadi pangkal persoalan kedua lembaga," kata Adnan. 

 

Menurut Adnan, hubungan yang kurang harmonis antar kedua lembaga juga terjadi saat KY dinahkodai Busyro Muqoddas dan Ketua MA-nya Prof Bagir Manan. "Dulu juga saat eranya Bagir Manan dan Busyro, saya juga yang menjadi 'jembatan' untuk mempertemukan kedua pihak. Kalau saat ini berulang lagi, saya akan mendengar dulu persoalannya dari kedua belah pihak," tegasnya.  

 

Seperti diketahui, hingga kini MA dan KY kerap beda pandangan terkait penerapan Kode Etik dan Perilaku Hakim sebagai dasar KY atau MA dalam menjatuhkan sanksi bagi hakim bermasalah. Akibatnya, tak jarang rekomendasi KY atas penjatuhan sanksi bagi hakim yang dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim sebagian besar ditolak MA.

 

Berdasarkan catatan hukumonline, setidaknya dari 123 rekomendasi KY ke MA sepanjang periode 2005 hingga 31 Juli 2011, 108 rekomendasi KY ditolak MA. Dari jumlah yang ditolak, 41 rekomendasi dianggap sudah memasuki ranah wilayah teknis yudisial sebagai alasan penolakan. 

 

Salah satunya, penolakan rekomendasi KY penjatuhan sanksi kepada majelis hakim PN Jakarta Selatan yang menangani kasus Antasari Azhar dengan alasan sudah memasuki teknis yudisial. Lantaran kerap memunculkan beda penafsiran, SKB itupun diuji seorang mantan hakim agung yang kini berprofesi advokat ke MA. 

 

Hal lainnya, belum adanya pembicaraan antara kedua lembaga menyangkut penyusunan SKB Mekanisme Rekrutmen Calon Hakim yang diamanatkan sejumlah paket UU Bidang Peradilan Tahun 2009 yang harus melibatkan KY. Hal ini tak jarang menyulut konflik antar kedua lembaga. Seperti, tudingan KY bahwa penerimaan calon hakim 2010 ilegal karena tidak melibatkan KY. 

 

Sebelumnya, MA menyatakan membuka ruang dialog dengan Komisi Yudisial (KY) untuk membahas sejumlah persoalan perbedaan penafsiran yang dialami kedua lembaga. "Kita sebenarnya menginginkan adanya komunikasi yang baik dengan KY, sehingga perbedaan penafsiran menyangkut berbagai kebijakan kedua lembaga itu tidak terjadi," kata Ketua MA Harifin A Tumpa beberapa waktu lalu. 

 

Dalam kesempatan itu, Ketua KY Eman Suparman mengaku telah bertemu Ketua MA Harifin A Tumpa saat acara pelantikan Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, yang mengaku telah menerima surat dari KY dan menyatakan siap untuk duduk bersama dengan KY.

 

"Beliau dan pimpinan MA siap akan menerima Komisioner KY setelah mereka pulang dari Honolulu (8-10 Oktober), saya katakan kepada beliau, kami tunggu kabar selanjutnya sepulang dari Honululu untuk segera hadir di MA," kata Eman.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.