Selasa, 11 October 2011

AIMI Protes Pengusaha Tolak RPP ASI

RPP ASI Eksklusif justru akan memberikan kondisi yang kondusif bagi karyawan wanita yang berkarir di perusahaan.
Yoz

Keberatan pengusaha atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Air Susu Ibu Eksklusif (RPP ASI)  menuai kritik. Para ibu yang tergabung dalam Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) memprotes sikap pengusaha yang menolak RPP tersebut. AIMI menyatakan RPP itu justru akan memberikan kondisi yang kondusif bagi karyawan wanita yang berkarier di perusahaan. 

 

Ketua Umum AIMI Mia Sutanto menyayangkan pernyataan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahwa penyediaan ruang laktasi akan mempengaruhi iklim bisnis di Indonesia. Menurutnya, memberikan ASI bukan hanya bermanfaat bagi karyawan perempuan, tapi juga baik untuk perusahaan.

 

“Adanya kewajiban menyusui secara eksklusif selama enam bulan yang tertuang dalam RPP itu, sebaiknya jangan menjadi landasan kalangan pengusaha terkait proses bisnis mereka,” ujar Mia, Selasa (11/10).

 

Kekhawatiran Apindo bahwa RPP ini menimbulkan pengaturan baru soal cuti melahirkan juga terlalu jauh. Mia mengatakan cuti melahirkan diatur berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Jika hendak diubah harus dengan peraturan setingkat undang-undang, tidak mungkin PP, apalagi Perda.

 

Seharusnya, lanjut Mia, pengusaha mendukung aturan tersebut, mengingat RPP ASI merupakan penjabaran dari UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Makanya, menurut Mia, tak ada alasan bagi pengusaha menolak RPP yang sebentar lagi akan difinalisasi.

 

Seperti diketahui, Pasal 128 ayat 2 RPP ASI menyatakan selama melaksanakan ASI eksklusif, seluruh komponen masyarakat harus mendukung dengan memberikan fasilitas khusus, yaitu salah satunya ruang menyusui di tempat kerja.

 

Menurut Mia, dengan perusahaan memberikan fasilitas tersebut, secara tidak langsung pengeluaran perusahaan akan lebih hemat dari biaya asuransi atau pun biaya kesehatan yang dikeluarkan. Dia mengingatkan, bayi yang diberi ASI eksklusif terbukti lebih jarang sakit dan dirawat di rumah sakit dibanding bayi yang diberi susu formula.

 

Adanya pemberian ASI eksklusif, tambah Mia, banyak memberikan hal positif. Selain bagi bayi, pemberian ASI eksklusif akan mengurangi pemborosan devisa dari pengurangan impor susu formula. Kegiatan ini juga bisa menekan dampak lingkungan dari limbah kemasan susu formula dan lain-lain.

 

Anggota Komisi IX Hang Ali Saputra Syah Pahan juga sempat mengkritik sikap Apindo. Dia mengatakan sebaiknya pengusaha tidak mementingkan kepentingan sendiri. Dia berpendapat RPP ASI Eksklusif justru harus segera disahkan. Pasalnya, masalah ASI selama ini dianggap sebagai hal yang sepele. Padahal, dari sudut pandang apapun ASI lebih baik dibandingkan susu formula.

 

“Kita ingin pemerintah segera menyelesaikan RPP nya, sekaligus mensosialisasikan ke masyarakat,” tandas politisi PAN ini.

 

Diberitakan hukumonline sebelumnya, Apindo menyatakan keberatan atas RPP ASI yang digaungi oleh Menteri Kesehatan tersebut. Ada beberapa hal yang memberatkan Apindo atas RPP tersebut. Dalam RPP itu pelaku usaha atau industri wajib memberikan waktu untuk ibu-ibu menyusui bayi atau mengumpulkan susu dan disimpan sementara. Konsekuensinya pelaku usaha wajib menyediakan tempat 'laktasi room' dan lemari es untuk menyimpan susu. Bahkan, tak menutup kemungkinan diharuskan menyediakan tempat penitipan bayi serta petugasnya.

 

“Jika tidak, pelaku usaha akan kena sanksi administrasi dan sampai dicabut izin usahanya,” ujar Wakil Sekjen Apindo, Franky Sibarani.

 

Menurut Franky, RPP ASI akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk mengeluarkan peraturan teknis dengan penafsiran yang berbeda-beda. Dengan kata lain, RPP itu berpotensi memunculkan aturan baru yang berbeda-beda di setiap Pemda sehingga bisa menyebabkan biaya tinggi.

 

Penafsiran yang berbeda-beda itu, antara lain mengenai pengaturan ruang, tempat penitipan anak dan ketentuan-ketentuan lainnya. Tidak menutup kemungkinan ada pengaturan baru soal cuti melahirkan. “Implikasinya ekonomi biaya tinggi dan mengganggu iklim usaha, daya saing industri juga menjadi lebih rendah,” tambah Franky.

 

Dia berpendapat jika RPP ini berlaku maka akan berdampak buruk bagi usaha atau industri padat karya, khususnya yang banyak memperkerjakan wanita. Sektor industri itu antara lain di perkebunan, pabrik rokok, ritel moderen, industri kerajinan dan mebel, pabrik makanan, elektronik, tekstil dan lain-lain.

 

“Kami setuju RPP ASI, sejauh mendorong peningkatan ASI tanpa mengatur lebih jauh ke penyelenggaraan usaha pabrikan, distribusi dan ritel,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua